Ketegasan Presiden Duterte Patut Ditiru Presiden Jokowi

. Kedatangan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ke Indonesia dapat dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk saling tukar-menukar pengalaman sesama presiden yang mayoritas dipilih secara demokratis oleh rakyatnya.

Analis politik dan HAM dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga menilai Presiden Duterte adalah presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat Filipina yang ingin membayar mahal kepercayaan rakyatnya, dengan melakukan kebijakan tegas dalam pemberantasan korupsi, kriminalitas dan narkoba yang peringkatnya hampir sama dengan Indonesia.

"Tindakan yang tegas dan sungguh terhadap pemberantasan peredaran narkoba terutama yang melibatkan oknum aparat dan pejabat negara yang bertujuan memberantas mata rantai narkoba di negaranya patut ditiru oleh Presiden Jokowi," kata Andy kepada redaksi, Sabtu (10/9).

Presiden Duterte melihat bahwa ancaman narkoba sangat membahayakan dan mengancam hak azasi warga negaranya. Dia pun menyadari bahwa narkoba dapat mengakibatkan kebodohan, kemiskinan dan degradasi moralitas bagi warganya sehingga harus diberantas dengan tegas.

"Kalau kita lihat dari masih maraknya intensitas peredaran narkoba dan budaya korupsi di Indonesia, sudah saatnya Presiden Jokowi melakukan tindakan tegas seperti yang dilakukan Presiden Duterte. Indonesia masih dianggap surganya peredaran narkoba dan korupsi, sehingga para calon pelaku kejahatan tersebut masih mengaggap pemerintah Indonesia masih gamang untuk melakukan tindakan tegas," sebut Andy.

Menurutnya, tingkat kriminalitas yang masih cukup tinggi di kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar merupakan tantangan Presiden Jokowi untuk memperlihatkan ketegasannya dalam memberikan rasa aman, tenang dan nyaman bagi warga negaranya.

"Saya juga menghimbau para penggiat HAM  agar tidak hanya mengkritik terhadap tindakan tegas pada pelaku kejahatan narkoba. Justru HAM-nya para calon korban dan korban dari pelaku narkoba yang membuat para korbanya kehilangan fungsi saraf, kesadaran, dan menyebabkan kematian juga perlu dipikirkan oleh para penggiat HAM. Jangan karena Presiden Amerika Serikat Obama mengkritik kebijakan Presiden Duterte para penggiat HAM Indonesia juga ikut-ikutan," tukas Andy. [rus]