Nasdem: BUMN Masih Jadi Beban Negara

Penanaman Modal Negara di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menjadi perdebatan di parlemen. Rapat Panitia Kerja PMN dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan direktur berbagai BUMN masih menyisakan kebuntuan terutama menyangkut peruntukannya.

Politisi Partai Nasdem Donny Prihambodo menjelaskan, aset BUMN yang bernilai lebih dari Rp 4.000 triliun nampaknya belum produktif menyumbang deviden kepada negara. Dia menilai BUMN saat ini masih menjadi beban negara. Dari puluhan BUMN, negara hanya menerima setoran deviden hampir Rp 40 trilliun saja di tahun 2015. Jumlah itu tidak berbanding lurus dengan modal yang negara salurkan pada APBN P 2016 yang mencapai Rp 53,9 triliun.

"Logikanya adalah negara harusnya untung, ini kebalikannya. Negara terus menyalurkan PMN tapi setorannya ke negara di bawah nilai PMN itu sendiri," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/9).

Menurut Donny yang juga anggota Komisi XI, di tengah seretnya penerimaan negara dari sektor pajak, harusnya BUMN menjadi instrumen untuk menambal keuangan negara. Perubahan paradigma berbisnis dari BUMN perlu diubah demi menciptakan BUMN yang profitable.

Dalam hal ini, presiden punya kuasa penuh untuk memaksa para direktur utama BUMN untuk memenuhi target yang telah dipasang. Dengan begitu, BUMN akan terpacu menciptakan keuntungan sebesar-besarnya guna membantu pembiayaan negara.

"Begini, misalnya kita butuh uang Rp 1.000 triliun, nah itu bisa dibagi ke berbagai BUMN supaya memenuhi kebutuhan tersebut. Uang 1.000 triliun dibagi jumlah BUMN dan sesuaikan proporsionalnya," papar Donny.

Donny menambahkan, bahwa besarnya anggaran PMN untuk membiayai BUMN yang tidak produktif hanya menghambur-hamburkan uang negara.

"Lebih baik uang sebesar itu digunakan untuk kebutuhan rakyat yang paling mendasar, seperti pendidikan dan kesehatan," tegasnya. [wah]