Senang Pakai Konsultan Ketimbang PNS, Pemda DKI Dikritik

Membangun sense of urgency merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang kepala daerah. Untuk itu, masing-masing pemimpin daerah harus memiliki tim inti yang terdiri pejabat tinggi daerah dan bersama-sama berkontribusi pada pembangunan di daerahnya itu sendiri.

"Ada isu yang perlu kita perbaiki bersama (dalam pemerintahan daerah)," ujar Peneliti Lembaga Informasi Komunikasi dan Strategi, M. Syaifullah dalam diskusi Transparasi Anggaran dan Keberpihakan di Bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

Syaifullah kemudian mengkritik apa yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta yang ketika itu dipimpin oleh Joko Widodo dan Basuki T Purnama alias Ahok. Pasalnya, sejak saat itu juga Pemda DKI masih saja melakukan pergantian pejabat di level atas. Padahal mereka yang dipecat ada tim inti dalam pembangunan ibukota.

"Kalau kita melihat awal kepemimpinan Jokowi dan Ahok ini terlalu banyak pergantian di level atas. Padahal itu tim inti," sesalnya.

Menurutnya, Pemerintah DKI lebih senang menggunakan tenaga konsultan ketimbang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam membenahi permasalahan di internal pemerintahan bahkan di Jakarta sendiri.

"Kalau konsultan mungkin hanya berikan advice aja. Yang membenahi adalah orang dalam (PNS) sendiri," tegasnya. [ian]