Tingkatkan Kompetensi TKI, Kemenaker Disarankan Gandeng Kemendikbud

Untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Kementerian Tenaga Kerja disarankan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Pasalnya, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri cukup besar. Namun sayangnya, kompetensi para pahlawan devisa tersebut masih lebih banyak yang berada di sektor informal atau asisten rumah tangga. Sehingga, hal ini dapat berdampak pada citra Indonesia sebagai pasar tenaga kerja informal.

"TKI kita di luar negeri hanya laku di sektor informal. Sedangkan sektor formal, pasar luar negeri melirik negara lain," ujar anggota Komisi IX DPR, Ahmad Zainuddin dalam keterangannya.

Zainuddin mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia saat ini cukup besar. Umumnya pengangguran ini merupakan lulusan sekolah kejuruan atau vokasi. Sementara anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan cukup besar untuk pengembangan kompetensi.

"Saya kira ini bisa dikoordinasikan. Misal dengan membuat pilot project sekolah khusus vokasi bagi TKI kita yang akan ke luar negeri. Sehingga tidak melulu sebagian besar sebagai pekerja informal, tapi juga menguasai sektor formal," imbuh legislator PKS asal Dapil Jakarta Timur ini.

Sebab jika kualitas kompetensi vokasi tidak di-upgrade, lanjut Zainuddin, tenaga kerja Indonesia akan makin sulit bersaing dengan tenaga kerja asing di luar negeri.

"Jangankan di luar negeri, di Tanah Air juga akan sulit bersaing dengan tenaga kerja asing yang membanjiri pasar dalam negeri. Ini era persaingan pasar bebas," pungkas Zainuddin.

Hal ini sejalan dengan rencana program pemerintah untuk meningkatkan pengiriman TKI sektor formal ke luar negeri. Jumlah WNI yang tinggal di luar negeri diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta orang, di mana lebih dari separuhnya adalah tenaga kerja Indonesia.[wid]