Manuver Partai Golkar yang mencapreskan Jokowi di Pilpres 2019, lalu memajang juga foto Jokowi di spanduk-spanduk dan alat peraga kampanye untuk dijual di Pilkada serentak 2017, membuat PDIP kebakaran jenggot. Sikap Beringin ini dianggap sebagai upaya untuk mengkatrol suara yang sempat terpuruk akibat konflik internal.
Sejak sepekan kemarin, spanduk-spanduk Golkar yang dipasangi foto Jokowi mulai bermunculan. Di markas DPP Golkar, Slipi, Jakarta, misalnya, ada tiga baliho raksasa yang menyandingkan Jokowi bersama tiga petinggi Golkar yakni Ketum Golkar Setya Novanto, Sekjen Idrus Marham dan Bendahara Umum Robert Joppy Kardinal. Di baliho berukuran sekitar 3x4 meter itu ditulisi slogan Golkar, ditambahi dengan tulisan "Bersama Jokowi Kita Berkarya Untuk Bangsa" dengan ukuran besar.
Ketua DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menyampaikan ada beberapa alasan kenapa foto Jokowi ikutan dipajang di baliho Golkar. Pertama, untuk mendongkrak elektabilitas calon dari Golkar. Dia menilai, elektabilitas Jokowi saat ini masih tinggi dan publik puas dengan kinerjanya. "Selain itu, strategi ini dijalankan agar publik mengetahui bahwa Golkar pendukung pemerintahan Jokowi," kata Bambang di kantor DPP Golkar, kemarin.
Apakah sudah izin kepada Jokowi atau kepada PDIP? Ketua Komisi III DPR ini merasa tidak perlu. Malah, dia menilai, pemasangan foto akan memuluskan langkah Jokowi di Pilpres 2019. Bambang memang belum mendengar ada komplain dari Istana, meski memang pemasangan foto atas inisiatif Golkar tanpa ada perintah dari Jokowi. "Beliau nggak minta tapi juga nggak protes. Ya barangkali sama-sama saling dukung," kata Bambang, menduga.
Bagaimana sikap PDIP? Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, sebagai kader tentunya sangat bangga jika ada kader terbaik PDIP dipergunakan fotonya untuk menarik minat masyarakat. Artinya, kritikan yang selama ini ditujukan kepada PDIP bahwa tidak punya kader terbaik terjawab sudah. Namun, kata dia, saat ini posisi Jokowi sebagai Presiden dan Kepala Negara. Milik semua golongan. Jadi, jika ingin memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan satu golongan, etis atau tidaknya sebaiknya ditanyakan dulu kepada Presiden. "Boleh tidak memanfaatkan fotonya untuk menjaring suara masyarakat. Karena kalau hanya digunakan satu golongan jadi seolah-olah hanya milik satu golongan saja," kata Eriko kepada
Rakyat Merdeka, tadi malam.
Anggota Komisi VI DPR ini sanksi pemasangan foto Jokowi akan mendongkrat elektabilitas calon dari Golkar. Dia menilai masyarakat saat ini sudah sangat paham dan dewasa secara politik. Elektabilitas calon kembali ke sosok calon dan partai pengusung. "Apalagi publik juga sudah tahu bahwa posisi Golkar pada Pilpres lalu ada pada posisi tidak mendukung Jokowi," ungkapnya.
Eriko bilang, Jokowi adalah kader PDIP. Partainya pula yang mendukung, mengusung dan merawat Jokowi mulai dari walikota, gubernur hingga ke kursi presiden. Namun, tidak lantas PDIP akan memanfaatkan Jokowi dari yang seharusnya.
"Karena ketika sudah jadi Presiden sudah jadi milik bangsa, termasuk milik mereka yang tidak memilih," ucapnya. Eriko bilang, sampai saat ini belum ada instruksi untuk memasang foto Jokowi di alat kampanye calon kepala daerah dari PDIP.
Serupa disampaikan Jubir PDIP, Eva Kusuma Sundari. Dia bilang, strategi yang dipakai Golkar itu justru sebagai pengakuan dari Golkar bahwa kaderisasi dan program Nawacita yang dijalankan dan dibuat PDIP sukses. Artinya, calon dari PDIP tetap paling punya kans untuk dipilih karena unsur kepemilikan capital politik. Eva menilai, strategi Golkar itu mungkin ingin mengkatrol elektabilitas calon kepala daerahnya dan memanfaatkan dukungan publik yang tinggi kepada Jokowi.
Apakah akan menjalankan strategi serupa di Pilkada 2017? Eva bilang, bukan tidak mungkin. Tujuannya dalam rangka melakukan penguatan sistem kepresidenan. "Artinya juga visi misi calon kepala daerah dari Golkar harus juga pakai visi misi Presiden yaitu Trisakti dan Nawacita," tuntasnya.
Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP yang dikonfirmasi tidak mau berkomentar dulu. Dia bilang, belum dipastikan apakah Presiden sudah mengetahui jika fotonya dipakai Golkar. Dan jika sudah tahu, belum tahu juga apakah Jokowi berkenan atau tidak. "Saya akan tanyakan dulu ke Presiden," kata Johan, tadi malam.
Pengamat politik dari UIN Jakarta, DR Gun Gun Heryanto mengatakan, sudah tak aneh dengan strategi Golkar. Menurutnya, gaya politik Golkar seperti ini memang sudah jadi khas mereka sedari dulu. Menyerap keuntungan saat di dalam kekuasaan. Seperti di era Presiden Soeharto sampai ke era Presiden SBY. Saat ini, Golkar memanfaatkan popularitas Jokowi yang tinggi untuk menaikkan elektabilitas dan akseptabilitas partai. Harus diakui beberapa tahun ke belakang ini, Golkar terpuruk dengan konflik internal. Akibatnya akseptabilitas partai menurun drastis. ***
