Penolakan kebijakan penurunan tarif interkoneksi dengan mengusung isu kepentingan asing versus nasionalisme dinilai tidak etis dan mengganggu iklim investasi yang sedang dibangun pemerintah.
Pasalnya, hampir seluruh perusahaan telekomunikasi di Indonesia, bahkan PT Telkomsel, dimiliki oleh pemegang saham asing, baik mayoritas maupun minoritas. Bahkan, Telkomsel memberikan dividen sekitar Rp 7 triliun setiap tahun ke Singapore Telecommunications Limited (Singtel) sesuai porsi kepemilikan saham sebesar 35 persen.
Komisioner BRTI periode 2009-2015, Nonot Harsono menilai investasi asing yakni Singapura, Qatar, Malaysia, dan yang lainnya di industri telekomunikasi di Indonesia terjadi atas undangan pemerintah negara ini.
"Maka tentu tidak elok jika isu asing versus nasionalisme diramaikan ketika negeri ini masih membutuhkan investor luar negeri. Yang utama harus disusun adalah skenario kerjasama global yang saling menghormati dan saling memberi keuntungan,†kata Nonot dalam keterangannya di Jakarta.
Dia mencontohkan, kepemilikan saham PT Telkomsel sekitar 35 persen dikuasai Singapore Telecommunications Limited (Singtel) asal Singapura. Demikian juga Indosat yang dimiliki Ooredoo asal Qatar, dan Xl yang dimiliki Axiata asal Malaysia. Maka tidak heran, Telkomsel meraup net profit lebih dari Rp 20 triliun dan keuntungan ini dibagikan ke Singapore Telecommunications Limited (Singtel) 35 persen dan ke PT Telkom 65 persen, sesuai kepemilikan saham. Jika keuntungan ini stabil, maka sekitar Rp 7 trilliun setiap tahun menjadi bagian dari Singtel.
Bahkan, jika ditelusuri lebih dalam, sumbangan dividen PT Telkom Tbk ke kas negara lebih kecil dibanding dividen yang diterima oleh Singtel dari Telkomsel. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Telkom dan Telkomsel 2015, dividen yang dibagikan Telkomsel pada 2015 mencapai Rp 21,53 triliun.
Dari jumlah tersebut, dividen Telkomsel diberikan kepada induk usaha yakni PT Telkom Tbk (TLKM) yang memegang 65% saham sebesar Rp 13,99 triliun, sedangkan Singtel memperoleh dividen Rp 7,53 triliun sesuai dengan 35 persen kepemilikan sahamnya di Telkomsel.
Sementara Telkom membagikan dividen ke pemegang saham jauh lebih rendah dari yang diberikan Telkomsel kepada Telkom. Total dividen Telkom pada 2015 hanya mencapai Rp 8,78 triliun. Pemerintah yang menguasai 52,55 persen saham Telkom memperoleh dividen sebesar Rp 4,61 triliun dari BUMN telekomunikasi tersebut, sedangkan pemegang saham lain mendapat dividen Rp 4,16 triliun dengan porsi saham 47,45%.
Dilihat dari hal itu, Nonot menilai sumbangan dividen Telkom ke kas negara lebih kecil dibanding dividen yang diterima oleh Singtel dari Telkomsel. Dividen dari Telkomsel masuk ke Telkom sesuai proporsi saham. Jika langsung ke pemerintah, maka seharusnya bagian untuk pemerintah sekitar Rp 9,09 triliun sesuai porsi saham pemerintah di Telkom.
Nonot menegaskan, kebijakan evaluasi berkala tarif interkoneksi justru keputusan yang pro-rakyat. Dengan adanya kebijakan tersebut, rakyat bisa menikmati telekomunikasi dengan harga yang lebih terjangkau.
"Dengan interkoneksi yang tidak dihambat, masyarakat bisa bebas untuk memilih menjadi pelanggan dari operator yang mana saja, sehingga persaingan pelayanan bisa terjadi," ujarnya.
Nonot menekankan, interkoneksi ini bukanlah jenis layanan atau tidak termasuk jenis jasa telekomunikasi. Interkoneksi adalah menyambungkan antar jaringan supaya pelanggan jaringan yang satu bisa berkomunikasi dengan pelanggan dari jaringan lainnya (tidak terisolasi di satu jaringan).
[wid]
