. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai penyebaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) di tangan siswa sudah mencapai 40 persen sudah cukup bagus.
"Ini cukup bagus sebab merupakan tahun pertama Mendikbud Prof Muhadjir Effendy. Perlu diketahui bahwa KIP ini sudah memakan korban yakni, mantan Mendikbud Anies Baswedan," kata Indra kepada wartawan, Kamis (1/9).
Dikatakan dia, KIP sudah membuat Anies terjungkal dari posisinya sebagai mendikbud. Makanya ia yakin Mendikbud yang baru tidak akan main-main dalam menyebarkan KIP ke tangan para siswa yang harus menerimanya.
Sebenarnya, terang Indra, KIP pengirimannya sudah 100 persen. Namun sayangnya KIP ini banyak yang mandeg di kantor kepala desa.
"Jika ada kepala desa yang nakal tak mau menyerahkan KIP ke siswa yang bersangkutan seharusnya kepala daerah menegurnya. Kalau dengan mendikbud mereka tak takut, tapi kalau dengan kepala daerah pasti takut," ujarnya.
Kemendikbud juga harus terus terang kepada publik jika KIP belum bisa tersebar dengan baik sebab Kemendikbud hanya mengandalkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kalau ada penerima KIP yang kurang pas sebaiknya kontak ke Kemendikbud agar datanya bisa diperbaiki.
"Pemerintah kita masih susah untuk bersikap terbuka kepada publik. Bicara apa adanya kepada masyarakat, pasti masyarakat akan memaklumi dan menerima," ujar Indra.
Untuk diketahui terdapat 17,9 juta anak kurang mampu di Indonesia yang menjadi sasaran sebagai pemegang KIP. Dari jumlah itu, 97 persen sudah didistribusikan di era Menteri Anies Baswedan. Namun, rupanya 10 persen di antaranya bermasalah.
10 persen KIP hanya diantar sampai di kantor kelurahan. Alasannya karena tidak ada biaya operasional untuk mendistribusikan dan ada masalah pada data penerima KIP. Selain itu, ada pula persoalan bahwa ada penerima KIP yang sudah menikah, sudah lulus sekolah, menerima dua kartu, hingga temuan penerima KIP sudah meninggal dunia.
Untuk itu Kemendikbud melalui Satuan Tugas Indonesia Pintar (SIP) saat ini sedang mendorong percepatan distribusi di daerah yang KIP-nya bermasalah.
Satuan Tugas sudah mulai bergerak mengatasi KIP yang tertahan di kantor-kantor desa. KIP tersebut, sedang didistribusikan ke keluarga tidak mampu yang memiliki anak usia sekolah.
[rus]
