KPK: Jelang Pilkada, IUP Jadi Barang Dagangan Kepala Daerah‎

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sengaja didagangkan kepala daerah saat menjelang Pilkada.

Koordinator SDA Direktorat Litbang KPK, Dian Patria, ‎menilai 'penjualan' IUP oleh kepala daerah agar dapat memiliki dana segar untuk melakukan money politic. IUP sebagai 'peluru' menjelang Pilkada memang sengaja direncanakan.

"‎Ada cerita IUP itu dikeluarkan menjelang Pilkada. Sehingga ada yang mengeluarkan IUP secara serentak untuk money politic dan ini by disign," ungkap Dian di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/8).

‎Dian menjelaskan lemahnya koordinasi antarpemerintah pusat, kementerian dan pemerintah daerah (Pemda) menjadi celah bagi oknum kepala daerah untuk memanfaatkan proses pemberian IUP sebagai cara cepat mendapatkan dana kampanye. Salah satunya koordinasi yang lemah antar stakeholder seperti di Kementerian Kehutanan dan Pertambangan.

"Mereka punya data masing-masing dan diketahui ada hutan lindung yang dipakai menjadi hutan produksi dan hutan konservasi yang ditempat untuk IUP. Itu tidak boleh," jelasnya.

Lebih jauh, Dian mengatakan pihaknya bakal menertibkan perusahaan yang memiliki IUP bermasalah, seperti melanggar regulasi dan aturan yang ada. Dengan adanya penertiban ini, KPK berharap akan banyak perusahaan mendapat IUP sesuai regulasi dalam melakukan kegiatan eksporasi di Indonesia.

"‎Kita lihat dan akan kita tertibkan.‎ Agar IUP yang benar saja yang eksis di negara ini. Sebenarnya ‎Pasal 33 (UU 1945) itu untuk siapa sih? Ini agar dia biar kita buat tepat sasaran," pungkasya. [zul]