Berita

Achmad Basarah/Net

Politik

Wasekjen PDIP: Tidak Benar Bambang DH Diganti Karena Menolak Ahok

SELASA, 30 AGUSTUS 2016 | 06:31 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Bambang DH merupakan kader loyalis Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Loyalitas Bambang DH teruji sejak zaman PDI Promeg yang penuh dengan perjuangan perjuangan dan penderitaan.

"Jadi dia pasti loyal ke Bu Mega," kata Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Achmad Basarah, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 30/8).

Pernyataan Basarah ini terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa posisi Bambang DH sebagai Plt Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta diganti seiring dengan penolakan tegas Bambang DH terhadap Ahok untuk dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta.


Basarah menegaskan, penolakan Bambang DH terhadap Ahok bukan bentuk pembangkangan terhadap Megawati. Hal ini dilakukan karena faktor kekecewaan kalangan kader dan pengurus partai di DKI Jakarta yangs sudah menggumpal sebagai reaksi terhadap sikap Ahok yang sudah berkali-kali melecehkan eksistensi PDI Perjuangan. Sikap Bambang ini hanyalah sebagai artikulator keresahan pengurus dan kader partai di DKI Jakarta yang dia pimpin sebagai Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta, yang ditinggalkan Boy Sadikin karena telah mengirimlan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

"Pergantian Bambang DH dari jabatanya sebagai Ketua Plt PDI Perjuangan DKI Jakarta kepada Adi Wijaya karena memang tugas utama dia sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemilu harus fokus mengurus 101 Pilkada serentak 2017 di seluruh Indonesia dengan target kemenangan dipatok sebesar 50 persen. Di samping itu, jabatan Ketua Plt DKI yang diembannya sudah lebih dari tiga bulan, sementara menurut ketentuan partai, jabatan Ketua Plt tidak boleh lebih dari tiga bulan," jelas Basarah.

Dengan demikian, tegas Basarah, opini dan pendapat yang mengatakan pergantian Bambang DH dari jabatan Ketua Plt PDI Perjuangan DKI Jakarta karena menolak Ahok, tidak lah tepat. Apalagi semua kader dan pengurus PDI Perjuangan DKI Jakarta, termasuk Bambang DH, akan tetap setia menunggu keputusan resmi Megawati

"Berbagai dinamika politik partai kami di Jakarta terkait dengan Pilkada, termasuk soal penolakan terhadap Ahok, adalah dinamika dan dialektika politik yang wajar dalam tradisi PDI Perjuangan sebagai partai penganut madzhab demokrasi terpimpin yang menjaga disiplin hirarki kepemimpinan organisasi," demikian Basarah. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya