Penurunan Tarif Interkoneksi Berpotensi Rugikan Negara

Penurunan tarif interkoneksi yang digagas oleh Menteri Komunikasi dan Informatika harus diperhitungkan dengan baik dan bijaksana. Bila tidak hanya akan menguntungkan operator asing yang ada di Tanah Air.

Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Strategis Wisnu Adhi Wuryanto dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (30/8).

"Penurunan Tarif Interkoneksi oleh Menkominfo tidak menjamin penurunan tarif ke pelanggan yang sudah jelas adalah menguntungkan operator asing dan merugikan negara karena pihak yang dirugikan adalah BUMN," ujarnya.

Kata Wisnu, pemerintah tidak boleh terburu-buru dalam menurunkan tarif interkoneksi tersebut. Karena ada aturan yang menyebutkan bila kesepakatan interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi harus harus melalui perjanjian tertulis yang disetujui oleh seluruh operator.

Sebagai contoh, dia menjelaskan mengenai kerugian yang akan dialami operator Telkomsel bila sistem penurunan tarif interkoneksi ini diturunkan. Perusahaan BUMN ini dinilai akan mengalami rugi senilai Rp 800 miliar per bulan karena rugi Rp 81 per menit di setiap cost recovery Rp 285 per menit. Sementara itu tarif interkoneksinya mencapai Rp 10 miliar menit per bulan.

Idealnya, kementerian menetapkan tarifnya tidak sama rata tetapi konsisten berbasis biaya masing masing operator.

"Melihat indikasi kerugian negara karena Telkomsel adalah anak usaha BUMN dan indikasi memperkaya pihak lain ini. Walau kebijakan ini populis, kami sedang mengkaji dengan serius untuk melaporkan kebijakan ini KPK dan BPK. Kami juga berencana menyampaikan aspirasi dalam bentuk unjuk rasa damai kepada DPR minggu depan," jelas Wisnu. [wah]