Berita

Foto/Net

Nusantara

MP BPJS Deklarasikan Diri Sebagai Penggerak Jaminan Sosial Nasional

SABTU, 27 AGUSTUS 2016 | 15:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS) mendeklarasikan kader Penggerak Jaminan Sosial Nasional. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) MP BPJS se Jawa Timur yang digelar di Hotel Oval, Surabaya, Sabtu, (27/8).
 
Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS, Hery Susanto, menjelaskan, konsekuensi dari deklarasi sebagai kader Penggerak Jaminan Sosial Nasional itu antara lain, semua pengurus MP BPJS wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Pengurus MP BPJS di semua level wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan," tegas Hery dalam sambutannya di Rakorwil MP BPJS se Jatim.


Dia  menambahkan, kepesertaan BPJS harus terus didorong, mengingat sesuai UU BPJS, maka 1 Januari 2019 seluruh warga negara RI sudah tercover menjadi peserta BPJS Kesehatan. Meski demikian, menurutnya sampai saat ini di BPJS Ketenagakerjaan masih banyak yang belum tercover menjadi peserta.

"Rakorwil MP BPJS se Jatim ini sekaligus mendaftarkan seluruh Pengurus korwil MP BPJS Jatim dan delegasi pengurus cabangnya yang hadir dalam Rakorwil ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," tegas Hery.

MP BPJS sebagai pekerja informal, menurutnya wajib ikut program pokok yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, menurut Hery, pengurus MP BPJS harus merekrut kepesertaan baru BPJS, sehingga anggota MP BPJS menjadi kader Penggerak Jaminan Sosial Nasional.

Dalam forum yang sama, Abdul Latief selaku Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, menyambut positif deklarasi MP BPJS sebagai Penggerak Jaminan Sosial nasional.

"MP BPJS harus mampu memanfaatkan momentum program peningkatan kepesertaan BPJS khususnya di bidang ketenagakerjaan," ujar Abdul Latief.

Menurutnya, jaminan sosial bagi warga negara untuk pekerja formal maupun pekerja informal merupakan amanat konstitusi, dimana negara harus hadir dalam urusan jaminan sosial guna kesejahteraan seluruh pekerja.

"Meski baru, MP BPJS dinilai cukup berkiprah dalam merespons isu jamsos di kancah nasional," pungkasnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya