Berita

Foto/Net

Nusantara

MP BPJS Deklarasikan Diri Sebagai Penggerak Jaminan Sosial Nasional

SABTU, 27 AGUSTUS 2016 | 15:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS) mendeklarasikan kader Penggerak Jaminan Sosial Nasional. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) MP BPJS se Jawa Timur yang digelar di Hotel Oval, Surabaya, Sabtu, (27/8).
 
Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS, Hery Susanto, menjelaskan, konsekuensi dari deklarasi sebagai kader Penggerak Jaminan Sosial Nasional itu antara lain, semua pengurus MP BPJS wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Pengurus MP BPJS di semua level wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan," tegas Hery dalam sambutannya di Rakorwil MP BPJS se Jatim.


Dia  menambahkan, kepesertaan BPJS harus terus didorong, mengingat sesuai UU BPJS, maka 1 Januari 2019 seluruh warga negara RI sudah tercover menjadi peserta BPJS Kesehatan. Meski demikian, menurutnya sampai saat ini di BPJS Ketenagakerjaan masih banyak yang belum tercover menjadi peserta.

"Rakorwil MP BPJS se Jatim ini sekaligus mendaftarkan seluruh Pengurus korwil MP BPJS Jatim dan delegasi pengurus cabangnya yang hadir dalam Rakorwil ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," tegas Hery.

MP BPJS sebagai pekerja informal, menurutnya wajib ikut program pokok yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, menurut Hery, pengurus MP BPJS harus merekrut kepesertaan baru BPJS, sehingga anggota MP BPJS menjadi kader Penggerak Jaminan Sosial Nasional.

Dalam forum yang sama, Abdul Latief selaku Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, menyambut positif deklarasi MP BPJS sebagai Penggerak Jaminan Sosial nasional.

"MP BPJS harus mampu memanfaatkan momentum program peningkatan kepesertaan BPJS khususnya di bidang ketenagakerjaan," ujar Abdul Latief.

Menurutnya, jaminan sosial bagi warga negara untuk pekerja formal maupun pekerja informal merupakan amanat konstitusi, dimana negara harus hadir dalam urusan jaminan sosial guna kesejahteraan seluruh pekerja.

"Meski baru, MP BPJS dinilai cukup berkiprah dalam merespons isu jamsos di kancah nasional," pungkasnya. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya