Berita

Foto/Net

Nusantara

MP BPJS Deklarasikan Diri Sebagai Penggerak Jaminan Sosial Nasional

SABTU, 27 AGUSTUS 2016 | 15:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS) mendeklarasikan kader Penggerak Jaminan Sosial Nasional. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) MP BPJS se Jawa Timur yang digelar di Hotel Oval, Surabaya, Sabtu, (27/8).
 
Koordinator Nasional (Kornas) MP BPJS, Hery Susanto, menjelaskan, konsekuensi dari deklarasi sebagai kader Penggerak Jaminan Sosial Nasional itu antara lain, semua pengurus MP BPJS wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Pengurus MP BPJS di semua level wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan," tegas Hery dalam sambutannya di Rakorwil MP BPJS se Jatim.


Dia  menambahkan, kepesertaan BPJS harus terus didorong, mengingat sesuai UU BPJS, maka 1 Januari 2019 seluruh warga negara RI sudah tercover menjadi peserta BPJS Kesehatan. Meski demikian, menurutnya sampai saat ini di BPJS Ketenagakerjaan masih banyak yang belum tercover menjadi peserta.

"Rakorwil MP BPJS se Jatim ini sekaligus mendaftarkan seluruh Pengurus korwil MP BPJS Jatim dan delegasi pengurus cabangnya yang hadir dalam Rakorwil ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," tegas Hery.

MP BPJS sebagai pekerja informal, menurutnya wajib ikut program pokok yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, menurut Hery, pengurus MP BPJS harus merekrut kepesertaan baru BPJS, sehingga anggota MP BPJS menjadi kader Penggerak Jaminan Sosial Nasional.

Dalam forum yang sama, Abdul Latief selaku Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, menyambut positif deklarasi MP BPJS sebagai Penggerak Jaminan Sosial nasional.

"MP BPJS harus mampu memanfaatkan momentum program peningkatan kepesertaan BPJS khususnya di bidang ketenagakerjaan," ujar Abdul Latief.

Menurutnya, jaminan sosial bagi warga negara untuk pekerja formal maupun pekerja informal merupakan amanat konstitusi, dimana negara harus hadir dalam urusan jaminan sosial guna kesejahteraan seluruh pekerja.

"Meski baru, MP BPJS dinilai cukup berkiprah dalam merespons isu jamsos di kancah nasional," pungkasnya. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya