. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Laksamana Muda TNI (Purn) Willem Rampangilei menghadiri rapat koordinasi penanggulangan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengendalian tanggap darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kamis (25/8).
Rakor dibuka oleh Gubernur Kalbar Cornelis, dan dihadiri kementerian/lembaga terkait, seperti dari Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Walikota dan Bupati se Kalbar.
Cornelis mengatakan Kalbar membutuhkan bantuan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu membutuhkan penanganan untuk KLB Rabies.
"Bupati dan Walikota saya harap untuk serius menangani dua kejadian bencana ini, yakni asap dan vaksin untuk rabies. Saat ini sudah hadir helikopter water bombing dan hujan buatan. Asap juga berkurang dari pada tahun 2015," ucapnya. Data Kementerian LHK, penurunan kebakaran hutan dan lahan tahun ini sebesar 69,8%.
Reputasi bangsa dipertaruhkan jika masalah asap menjadi masalah internasional. Karena Indonesia dianggap memberikan kontribusi CO2 terbesar akibat kebakaran hutan dan lahan.
Kepala BNPB mengajak segenap kementerian/lembaga, dunia usaha dan masyarakat, serta pemerintah daerah untuk dapat menjaga lingkungannya agar tidak terbakar.
"Pencegahannya adalah mengidentifikasi daerah yang rawan kebakaran, meningkatkan sistem peringatan dini agar api yang masih kecil mudah dipadamkan, serta sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan hukum," kata Willem Rampangilei.
Pada tahun ini, ada perubahan pola untuk hujan buatan yang dilakukan Tim Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Jika tahun lalu koordinasi langsung oleh provinsi, karena keterbatasan sumber daya manusia. Tahun ini, TMC akan dikendalikan oleh pusat dan akan dialokasikan pada daerah yang membutuhkan untuk hujan buatan. Serta sesuai arahan Presiden, pembuatan kanal bloking akan terus dilakukan bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG).
"Posko dan Incident Commander agar selalu aktif dan beroperasi. Briefing setiap pagi, dan sore harinya melakukan evaluasi sehingga kita selalu waspada terhadap Karhutla," tegas Willem Rampangilei.
Berikut enam provinsi yang sudah menyatakan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Yakni Riau (7 Maret-30 November 2016), Sumatera Selatan (1 Maret -30 November 2016), Jambi (1 Juni-1 September 2016), Kalimantan Barat (1 Juni-1 September 2016), Kalimantan Tengah (11 Juni-14 Oktober 2016), dan Kalimantan Selatan (15 Agustus-15 November 2016).
Dukungan operasi udara dengan water bombing, Air Tractor Fix Wing dan TMC pesawat Cassa 212. Water Bombing menggunakan jenis pesawat Mi-8, Mi-71, Kamov, Sikorsy, Bell dan Bolco. Total semua dukungan udara adalah 17 pesawat/helikopter. Selain itu BNPB juga akan mendukung peralatan yang dibutuhkan untuk pemadaman api operasi darat.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB didampingi Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda dan Pangdam melakukan video teleconference di kantor Polda Kalbar dengan Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Kepala BMKG dan Kapolri yang berada di Mabes Polri Jakarta. Video conference membahas kesiapan pemerintah dalam penanggulangan bencana asap. Juga didengarkan langsung oleh Polda di seluruh Indonesia.
[rus]
