. Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas dan menghemat APBN 2016 mendapat dukungan dari parlemen. Namun, khusus Fraksi Partai Golkar mewanti-wanti agar langkah Menkeu mengutak-atik APBN demi penghematan tetap menjaga kredibilitas Presiden RI Jokowi dan Nawa Cita.
Sikap Golkar itu disampaikan anggotanya di Komisi XI DPR, M Misbakhun dalam rapat kerja dengan Menkeu Sri Mulyani dan Wakil Menkeu Mardiasmo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/8).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi Melchias Markus Mekeng itu Misbakhun mengatakan, Presiden Jokowi sudah menegaskan dalam pidatonya di di depan MPR maupun sidang bersama DPR dan DPD pertengahan Agustus lalu bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan kredibilitas pemerintahan.
"Ini yang perlu ada penyesuaian. Ibu Menteri bicara juga soal membangun kredibilitas di APBN yang sekarang maupun yang akan datang. Anda juga bicara penghematan anggaran. Tapi, saya cuma ingin itu tak mengorbankan apa yang jadi cita-cita presiden di Nawa Cita," jelas Misbakhun.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu menambahkan, SMI yang baru kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Kabinet Kerja memang butuh melakukan kalibrasi di dalam jajarannya maupun pelaksanaan pemerintahan yang sudah berjalan. Namun, kata Misbakhun, semestinya SMI sudah bisa mulai menunjukkan bahwa mantan petinggi Bank Dunia itu sudah berusaha menjaga kredibilitas Pemerintahan Jokowi.
"Misalnya, bagaimana komitmen Presiden membangun dari pinggiran terjaga. Saya terima kasih Ibu Menteri hanya menunda Dana Alokasi Khusus atau DAU, dan bukan memotongnya. Ini saya memberikan apresiasi yang tinggi, karena sesuai dengan keinginan presiden membangun dari pinggiran," jelas Misbakhun.
Selain itu Misbakhun juga menganggap Sri mulai menyesuakan diri dengan keinginan Presiden agar anggaran infrastruktur tak dipangkas. Sebab, Presiden Jokowi ingin menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa.
"Adalah tugas kita bersama dalam mengawal ini di APBN. Pengawalan Golkar ini sifatnya bukan hanya on paper, tapi realitas di lapangan," tegas Misbakhun.
Walau demikian Misbakhun mengingatkan Sri Mulyani bahwa ada beberapa hal menyangkut penjagaan kredibilitas Presiden Jokowi yang harus diperhatikannya. Ia mencontohkan soal dana tunjangan profesi guru yang besarnya sekitar Rp 23 triliunan. SMI menyebut dana itu belum dicairkan karena gurunya tidak ada, atau ada guru namun belum disertifikasi.
Misbakhun juga kembali mengingatkan Sri Mulyani agar dalam membangun kredibilitas APBN tetap konsisten menggunakan sebuah ukuran yang dipakai. Misalnya, apabila Sri menghemat anggaran akibat situasi ekonomi global yang mengalami stagnasi sekuler, seharusnya ada juga perubahan angka Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai dasar untuk menyusung RAPBN.
"Menurut saya‎ kalau bicara kredibilitas, satu dikoreksi, semua juga harus dikoreksi," imbuhnya.
Terkait tax amnesty dan perpajakan, Misbakhun juga meminta Sri Mulyani agar benar-benar medelegasikan wewenang pengaturan pengampunan pajak kepada Direktoray Jenderal Perpajakan. Sebab yang terjadi selama ini baru sekedar pada tahap pemberian otoritasi, namun belum masuk ke pendelegasian kewenangan.
Selain itu, Sri Mulyani harus bisa memastikan tax amnesty berhasil dilaksanakan sesuai keinginan Presiden Jokowi, dengan cara menghilangkan semua penghalang kelancaran program itu. Dia mencontohkan adanya sejumlah laporan wajib pajak yang mengeluhkan formulir-formulir, yang pada ujungnya justru mempersulit masyarakat yang ingin ikut Tax Amnesty.
"Saya minta tolong dengan sangat, agar Ibu mengkalibrasi semuanya. Presiden, Ibu Sendiri, Kakanwil, semua sudah sosialisasi. Sekarang bagaimana ini dikalibrasi sehingga satu irama dan satu spirit. Karena tax amnesty ini, bagaimanapun ide dan gagasan presiden. Tugas kita adalah memuluskan keinginan beliau," beber Misbakhun.
[ysa]
