Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Aliansi Rakyat Miskin Jakarta Mau Demo Di MK Agar Batalkan UU Pengampunan Pajak

RABU, 24 AGUSTUS 2016 | 07:54 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. UU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak hanya memberikkan keringanan dan kelonggaran hukum kepada koruptor dan kartel narkoba yang selama ini aman menimbun uang hasil kejahatannya di luar negeri.

UU tersebut juga membuktikan bahwa pemerintah telah bersekutu dengan penjahat pajak dan perampok uang rakyat. UU tersebut merupakan bentuk perlakuan tidak adil pemerintah terhadap rakyat miskin!

Demikian kesimpulan Aliansi Rakyat Miskin Jakarta dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Aliansi juga memastikan bahwa UU Pengampunan Pajak ini tidak memberikan rasa keadilan bagi publik dan makyat Miskin. Karena itu, sudah seharusnya UU tersebut dibatalkan.


Siang ini, Aliansi Rakyat Miskin Jakarta akan menggelar aksi di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat. Aksi ini akan disertai dengan theaterikal ibu-ibu miskin kota. Tujuan aksi yaitu agar MK membatalkan UU 11/2016 tentang Pegampunan Pajak.

Aksi digelar di saat MK akan menggelar sidang. Sidang dilakukan terkait dengan gugatan terhadap UU Pengampunan Pajak kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melalui kuasa hukumnya; Yayasan Satu Keadilan. Sesuai surat panggilan MK, pada 24 Agustus 2016 akan dilangsungkan Sidang Perkara No. 57/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian UU ini. [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya