Wali Nagari Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Dharmasraya meraih juara kedua sebagai wali nagari terbaik se Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan tersebut diberikan langsung Gubernur Irwan Prayitno disela-sela perayaan 17 Agustus 2016 pekan lalu.
Raihan prestasi kali ini yang berhasil direngkuh oleh Nagari (Desa) Koto Laweh sangat istimewa. Sebab, dalam kompetensi Wali Nagari tahun ini, seluruh bidang ikut jadi bahan penilaian, jauh berbeda pada lomba-lomba sebelumnya.
"Yang dilombakan tidak hanya satu bidang saja, tapi keseluruhan bidang. Mulai dari pemerintahan hingga ekonomi dan pemberdayaan masyarakat masuk dalam penilaian,†terang Habib Rahman, Wali Nagari Koto Laweh saat berbincang-bincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/8).
"Dan khusus bidang pemerintahan, baru kali ini Nagari Dharmasraya mendapat penghargaan,†sambung alumni Institut Agama Islam Negeri Padang ini bangga.
Menurut Wali Rahman, indicator yang menjadi penyebab Kenagariannya meraih prestasi bergengsi tingkat provinsi itu adalah pembangunan-pembangunan yang ada di Koto Laweh banyak dilakukan secara swadaya atau sumbangan pihak ketiga.
"Kami membangun kantor Wali Nagari dan Masjid dengan secara swadaya dan sumbangan dari pihak ketiga yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah,â€urai Habib rahman.
Selain itu, di Koto Laweh telah berdiri Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berfungsi untuk meningkat pendapatan dan ekonomi masyarakat. Agar lebih terkonsentrasi, Koto Laweh punya website sendiri serta melakukan promosi produk unggulan dikenal keluar daerah.
"Khusus BUMNag kami saat ini focus pada sector perdagangan dan jasa yang berfungsi untuk membantu petani dan pedagang untuk memasarkan produk mereka,â€sambungnya.
Selanjutnya, kata Rahman, keunggulan Koto Laweh lainnya adalah nagari tersebut punya ‘Kartu Hijau’ yang diperuntukan untuk warga dari kalangan yang kurang mampu.
Kartu Hijau ini tidak hanya berfungsi untuk jaminan konsumsi, pendidikan dan kesehatan tapi juga bermanfaat bagi warga dalam mengurus adminitrasi kependudukan serta pengurusan sertifikat tanah.
"Jadi bagi warga yang tidak mampu ada program gratis dalam mengurus adminitrasi kependudukan dan dalam mengurus sertifikat tanah. Pihak nagari akan membebaskan segala pembiyaannya,â€kata suami Sri Wahyuni ini.
[sam]
