Komitmen pemerintah merealisasikan Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN) mulai dipertanyakan.
Bahkan, pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menjanjikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional ternyata tinggal janji belaka.
Hal tersebut terungkap dari pengakuan anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo yang menyatakan pihaknya belum pernah diajak bicara program LIN tersebut oleh pemerintah pusat.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan sejauh ini belum komunikasikan program LIN ke DPR. Sama halnya dengan poros maritim juga hingga hari ini belum dikomunikasikan," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/8).
Padahal program LIN sejatinya sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
"Nah, kalau sudah masuk RPJMN seharusnya dibicarakan dengan DPR. Karena menyangkut anggaran yang akan dikeluarkan untuk program tersebut," urai Firman.
Dia menuturkan bahwa program tersebut diyakini akan menjadikan Maluku sebagai pusat pengembangan sektor perikanan terkemuka di Indonesia.
"Berbicara tentang LIN, ini kan luas. Mulai dari tempat pengumpulan stok ikan, hingga menaksir harga jual dipasaran. Tentu program ini sangat produktif bagi pengembangan sektor perekonomian wilayah timur Indonesia. Saya sangat yakin LIN mampu menopang pembangunan daerah," jelasnya.
Perlu diketahui, potensi sumber daya ikan Provinsi Maluku sendiri diperkirakan adalah kurang lebih satu juta ton dengan jumlah tangkapan sekitar 80% per tahun (ZEEI, 1998). Dimana daerah tangkapan dibagi dalam 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu (1) WPP Laut Banda, (2) WPP Laut Seram dan Teluk Tomini; dan (3) WPP Laut Arafura. Potensi sumberdaya perikanan di Propinsi Maluku sebesar 1.627.500 ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 1.301.800 ton per tahun sesuai SK Mentan Nomor 995/KPTS/Ik.210/9/99 tanggal 27 September 2009.
Produksi perikanan di Maluku pada 2012 mencapai 551.345,5 ton dengan nilai Rp 2.736.728.622. Hal ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor unggulan di Maluku.
Sementara itu, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing berpendapat belum direalisasikan progam LIN di Maluku adalah bentuk ketidak seriusan pemerintah pusat untuk melaksanakan agenda prioritas yang tertuang dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ekspektasi masyarakat terhadap Presiden Jokowi begitu besar. Apalagi janji kampanye beliau untuk mengembangkan sektor perekonomian wilayah timur. Realisasi program LIN inilah yang mampu membuktikan janji Presiden Jokowi," katanya.
Menurut Emrus, faktor krusial yang menyebabkan belum terealisasinya program LIN selama ini adalah karena Jokowi belum aktif mendorong Menteri KKP untuk memfasilitasi program tersebut.
"Sebagai Presiden, Jokowi harus aktif memberikan arahan dan semangat kepada Menteri KKP untuk mengimplementasikan program kerjanya, apalagi LIN hanya bagian dari program Poros Maritim sewaktu kampanye. Saya sangat berharap Presiden tidak mengecewakan rakyat," bebernya.
Emrus menambahkan, kehadiran LIN mampu memberikan daya jual tinggi bagi hasil laut kita.
"Karena pekerjaan Menteri KKP itu bukan sekedar mengebom kapal pencuri ikan semata. Menteri KKP diharapkan meningkatkan berbagai program strategis yang bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Rakyat sedang menunggu sepak terjang Menteri KKP selanjutnya, selain hanya melakukan pengeboman kapal," tegas Emrus.
[wid]
