Pemerintah perlu menyosialisasikan larangan pemberian parsel kepada pejabat negara. Ini penting supaya tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Namun penting juga dicarikan solusi atau alternatif agar larangan itu tidak mematikan usaha kecil dan rumahan yang selama ini mengandalkan bisnis parsel. Sebetulnya tradisi pemberian pasel adalah pertukaran bingkisan.
Demikian pandangan Direktur Pusat Studi Industri, UKM dan Persaingan Usaha Universitas Trisakti Tulus T.H. Tambunan.
"Bisnis ini juga sangat besar pengaruhnya dalam mendorong konsumsi sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi .Pelarangan parsel menghancurkan tradisi unik serta mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Tulus.
Apalagi, bisnis parsel melibatkan puluhan ribu pelaku usaha kecil, yang sebagian besarnya merupakan ibu-ibu rumah tangga, ibu tunggal, dan mahasiswi.
Senada dengan Tulus, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan pemberian parcel dengan nilai yang besar dapat dikelompokkan sebagai gratifikasi.
"
Nah perlu sosialisasi lebih intens, menyangkut nilai dan bentuk pemberian tersebut," terangnya.
Namun, sambung Agus, jika pemberian parsel itu dilandasi dengan niat baik dan lebih mengedepankan unsur kekeluargaan dan tidak melekat unsur kepentingan tertentu, maka itu tidak menyalahi apapun.
Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyebut hadiah atau parsel yang dimaksud tidak boleh itu seperti pemberian uang, perhiasan, barang mewah, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dengan tujuan tertentu.
[wid]
