. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna harus diganti dengan orang yang lebih dan mengerti hukum, jika tidak bisa mnyelesaikan kasus Sari Rejo.
Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi III DPR RI HR. Muhammad Syafi'i menanggapi kebrutalan ratusan oknum TNI AU yang menganiaya lima warga dan dua jurnalis saat aksi damai Formas Sumut dengan TNI AU, di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Senin (15/8).
Bentrok terjadi saat aksi damai Formas Sumut dengan TNI AU. Warga Kelurahan Sari Rejo menolak tanahnya dipatok-patok untuk dijadikan Rusunawa. Aksi yang diliput para jurnalis ini berakhir ricuh hingga jatuh korban di pihak warga dan jurnalis.
Pria yang karib disapa Romo Syafi'i ini menilai tanah yang ingin direbut oleh TNI AU itu sesungguhnya dimiliki oleh warga. Informasi tersebut dia terima langsung dari warga karena dirinya mengaku mempunyai sebuah rumah aspirasi di Medan.
"Saya aktif berinteraksi disitu. 5.300 kepala keluarga mengadu," ungkap Legislator Sumut I dari Fraksi Gerindra ini di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/8).
"Saya punya rumah aspirasi di Medan. Saya minta Asril Tanjung dan Riza Patria ketemu dengan panglima. Agar itu dihentikan karenaa rakyat udah inkrah di MA," tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini kemudian menyesalkan ratusan oknum aparat TNI AU yang secara brutal memukuli warga yang mereka ringkus dari dalam sebuah masjid.
"Teman-teman wartawan harus lihat dimana bergabung di asosiasi mana. Gimana dia nggak foto kalau orang ditarik ke Mesjid dipukulin. Itu pakai truk TNI. Berarti dioorganisir," sesalnya.
"Menurut saya kalau ini tidak bisa diatasi, Kepala Staf TNI AU harus diganti dengan orang yang mengerti hukum. Kalau nggak hormati hak-hak rakyat berarti KSAU gagal. Harus mundur atau diganti. Karena akan menimbulkan gejolak yang besar. Bukan orang yang punya paham hukum tapi rakyat kecil pun udah tahu karena ini udah inkrah jadi mereka yang berhak miliki tanah itu," lanjutnya.
Lebih lanjut, anak buah Prabowo Subianto ini mengakui bahwa perlakuan arogansi aparat seperti itu seakan sudah biasa di Medan.
"Saya pernah ditembak gas air mata. Karena kan ada masjid, di depan dibangun Hotel. Ya nggak benarlah. Akhirnya disepakati tanah itu boleh dimanfaatkan tanah itu boleh dipake parkir aja. Tapi dibangun lagi. Tanpa Amdal, tanpa IMB. Kita protes tapi malah ditembakin. Di Medan juga ada 12 rumah ibadah yang dirubuhkan untuk keperluan bisnis," tutur dia.
Untuk permasalahan itu, Romo Syafi'i mengaku dirinya sedang mempersiapkan langkah hukum.
"Tim pengacara saya suda turun. Saya udah kumpulkan alat bukti. Saya mau mereka semua yang lakukan tindakan-tindakan pidana harus ditangkap. Hukuman mereka harus sepertiga lebih berat dibanding masyarakat sipil," tukasnya.
[rus]
