Berita

Politik

71 Tahun Merdeka, Hak Akses Pelayanan Kesehatan Masih Sangat Sulit

KAMIS, 18 AGUSTUS 2016 | 15:14 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Di HUT Kemerdekaan RI ke-71, angka kesehatan masyarakat dari kalangan tidak mampu masih rendah. Hal ini diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan.

"Kesulitan akses pelayanan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi karena biaya pengobatan penyakit yang relatif mahal dikantong para kalangan kurang mampu," kata Sekretaris Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Ervan Purwanto, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 18/8).

Eko menilai, warga kurang mampu sangat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan, meskipun pasien tersebut mengalami sakit parah dan membutuhkan pertolongan secepatnya. Berbagai macam syarat yang ditentukan oleh pihak rumah sakit harus dipenuhi. Syarat tersebut sebagai alat pemersulit pasien dari kalangan yang kurang mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan.


Bahkan, Ervan Purwanto menambahkan masih ada sejumlah penolakan yang dilakukan beberapa rumah sakit besar di Indonesia kepada warga kurang mampu pun masih sering terjadi. Selain itu adanya permintaan uang muka sebagai syarat masuk perawatan hingga pungutan pungutan liar untuk memperoleh kartu JKN. Pihak rumah sakit terkesan lebih mementingkan syarat daripada nyawa.

Diungkapkan olehnya, Kemiskinan dan penyakit hubungannya sangat erat,tidak akan pernah putus kecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinan atau penyakitnya. Orang kurang mampu biasanya rentan terkena berbagai penyakit, karena mereka mangalami gangguan seperti kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kesehatan, lingkungan pemukiman yang tidak layak dihuni, tidak adanya biaya kesehatan, kurangnya perilaku hidup sehat dan bersih, dan menderita gizi buruk.

"Buruknya layanan kesehatan masih menjadi keluhan kalangan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Buruknya pelayanan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari antrean panjang yang kurang kondusif, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, sampai adanya calo dalam pengurusan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin yang kerap dijadikan lahan bisnis untuk beberapa oknum," ungkap Ervan.

Meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai program kesehatan untuk rakyat kecil, tegas Ervan, tetapi hingga saat ini masih banyak masyarakat yang kurang mampu kesulitan dalam mengaksesnya. Pelayanan rumah sakit yang nyaman dan hangat sangat dibutuhkan warga kecil untuk menikmati kesehatan.

"Maka dari itu, pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi rumah sakit dalam melayani rakyat yang sakit melalui BPRSD," tegas Ervan. [ysa]

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Zulhas Prediksi 15 Tahun Lagi Terjadi Perang Pangan

Jumat, 06 Maret 2026 | 22:17

Outlook Utang Dipangkas, Menkeu Purbaya Ngaku Salah

Jumat, 06 Maret 2026 | 22:08

Ketum Golkar Tak Mau Dengar Kabar Tersangka Fadia Arafiq

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:53

Indonesia Lebih Baik Ikut Menentukan Perdamaian, Zulhas: Ketimbang Nggak Bisa Apa-apa

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:42

Resmi! Anak di Bawah Umur 16 Tahun Dilarang Main Medsos dan Roblox

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:37

Soal Nasib Selat Hormuz, Iran: Silakan Tanya Amerika Serikat

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:26

Purbaya Heran Fitch Pangkas Outlook Utang RI Saat Negara Lain Defisit Lebih Tinggi

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:05

Menko Airlangga Putar Otak Antisipasi Konflik Timteng

Jumat, 06 Maret 2026 | 21:05

Bahlil: Bagi Golkar, Lailatul Qadar Itu Kursi Bertambah

Jumat, 06 Maret 2026 | 20:37

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026 Capai 5,5 Persen

Jumat, 06 Maret 2026 | 20:17

Selengkapnya