Berita

Net

Pertahanan

Pemerintah Harus Terbuka Soal Pembebasan Sandera Abu Sayyaf

KAMIS, 18 AGUSTUS 2016 | 14:24 WIB | LAPORAN:

Salah satu anak buah kapal (ABK) TB Charles berkewarganegaraan Indonesia Mohammad Sofyan (28) berhasil melarikan diri dari cengkeraman kelompok teroris asal Filipina Abu Sayyaf pada Rabu kemarin (17/8).

Sofyan melarikan diri dengan cara berenang di laut setelah militan Abu Sayyaf mengancam akan memenggal kepalanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mendesak pemerintah lebih terbuka soal bebasnya WNI dari tangan Abu Sayyaf. Menurutnya, proses pembebasan 10 WNI yang menjadi sandera hingga saat ini belum ada kejelasan.


"Kita tidak tahu perkembangannya sejauh apa. Hanya menyampaikan kondisi sandera tapi upayanya apa kita juga mestinya lebih tahu. Harusnya memberi perkembangan tidak sekedar kondisi karena oknum Abu Sayyaf sebenarnya sudah menyalahi kesepakatan. Waktu pembebasan pertama menyepakati bahwa tidak ada lagi penyanderaan," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/8).

Hanafi juga mengkritik upaya pembebasan sandera yang dilakukan pemerintah Indonesia. Menurutnya, pembebasan sandera seharusnya tidak hanya dilakukan lewat konsep goverment to goverment (G to G), pemerintah harusnya juga menggunakan pendekatan goveement to society.

"Atau mengandallan masyarakat sipil yang punya jaringan bertahun-tahun, karena mereka sela ini sudah sering mengurusi konflik di Filipina selatan. Setelah bebas, kalau sudah bebas baru membuat kesepakatan pakta kerja sama dengan pemerintah untuk memberantas Abu Sayyaf sehingga dipastikan tidak ada lagi kelompok itu," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. [wah]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya