Merdeka Negeriku, Merdekalah Bangsaku

SETIAP memperingati hari kelahiran, umumnya Kita selalu melakukan instropeksi diri. Merenungkan semua kehidupan di masa lalu, mengakui semua kesalahan dan kekurangan diri kita, dan memperbaikinya. Itulah hakekat hidup manusia yang bertanggung jawab. Bangsa Jepang menamakannya dengan 'Kaizen'. Artinya perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan secara simultan berkesinambungan. Sudah tentu semua bangsa maju di dunia juga selalu melakukannya. Menjalani metamorfosa kehidupan, mulai awal kelahiran atau kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, menjadi bangsa yang berkembang, akhirnya bertranformasi menjadi bangsa yang maju.  

Peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke 71 pada tanggal 17 Agustus 2016 ini sangat khusus dan tidak akan pernah terlupakan. Paska 71 tahun para pendiri bangsa ini menyatakan kemerdekaan, Kita mengalami ujian sesungguhnya tentang arti nasionalisme dalam peradaban baru.

Pengangkatan dan pencopotan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM adalah  kecerobohan dan kesalahan fatal yang menimpa salah satu anak negeri yang sudah memilih nasionalismenya untuk negara barunya Amerika. Sesungguhnya kasus Arcandra Tahar ini adalah masalah yang sangat serius tentang nasionalisme, etika dan moralitas, sekaligus masalah hukum yang sangat berat. Tidak bisa dibayangkan, kecerobohan dan kesalahan fatal para pembantu lingkaran satunya sudah menjerumuskan Presiden Jokowi selama 20 (duapuluh) hari melanggar sekaligus konstitusi negara UUD 1945, UU Kementerian Negara serta UU Kewarganegaraan.

Saya jadi teringat peristiwa bulan lalu, menjelang reshuffle kabinet kedua. Saya menyampaikan pesan untuk Presiden Jokowi melalui seorang sahabat, Saudara Teten Masduki yang sedang mendapat amanah menjadi Kepala Staf Presiden.

Ada tiga pesan Saya kepada Presiden Jokowi, jika Saya diberi kepercayaan menjadi salah satu Menterinya.

Pertama, jika Saya diberi amanah menjadi pembantu Presiden Jokowi, Saya mohon waktu selalu rutin bertemu dengan beliau membahas komprehensif semua masalah bangsa dan negara kita dan akan selalu membantu dengan alternatif-alternatif solusinya.

Kedua, Saya akan membuat pernyataan bersedia seketika mengundurkan diri jika membuat kesalahan apapun yang menjadi beban bagi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
Ketiga, Saya siap mundur setelah 6 bulan kerja, jika tidak memberi kontribusi nyata dan signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara kita.

Sekarang sungguh Saya merasa malu dengan semua itu, karena merasa menjadi 'pahlawan yang kesiangan'. Hati dan perasaan Saya sungguh miris dengan skandal Arcandra Tahar ini. Hingga sekarang, tidak ada satupun pejabat tinggi negara di lingkaran satu Presiden Jokowi yang menyatakan bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya dengan sikap kesatria dan terhormat.
Bahkan yang terjadi sekarang ini adalah 'dagelan' upaya-upaya akrobatik sistematik dari para pembantu Presiden Jokowi untuk menutupi semua aib, kecerobohan dan kesalahan fatal yang sudah terjadi. Ternyata inilah wajah, karakter, perilaku dan budaya bangsa Indonesia yang sesungguhnya sekarang ini. Dimana rasa malu, sikap kesatria, karakter dan perilaku berani bertanggung jawab sudah sirna dari para pemimpin di negeri ini.

Saya akan selalu prihatin dan sedih, Presiden Jokowi harus bersiap-siap terus menerus menanggung aib. Jika tetap terus mempertahankan para pembantu di lingkaran satu seperti sekarang ini, Presiden Jokowi harus siap dengan risiko akan selalu malu dan dipermalukan.

Betul, negara Kita Indonesia sudah merdeka. Akan tetapi, apakah sungguh sudah merdekakah bangsa Indonesia? Apakah jiwa, karakter dan perilaku bangsa Kita sekarang ini perwujudan dari bangsa yang sudah merdeka? Masih adakah budaya malu di negeri tercinta ini? Semakin bulat tekad untuk berjuang membangun kembali nasionalisme bangsa Kita. Untuk mengembangkan sikap dan perilaku negarawan di seluruh pelosok negeri. Mengumpulkannya menjadi satu simpul kekuatan bangsa dalam wadah Perhimpunan Negarawan Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan 71 tahun Indonesiaku. [***]

Johan O Silalahi adalah pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI)