Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memasÂtikan dana pelaksanaan Pilkada serentak 2017 sudah tercuÂkupi. Tapi, ada beberapa daerah masih bermasalah. "Di beberapa daerah masih ada yang belum terkejar, seperti Papua Barat, di Membramo dan KPI di Aceh Timur juga belum selesai," kata Tjahjo, di Jakarta, kemarin.
Meski masih mengalami masalah di beberapa daerah, Tjahjo yakin pelaksanaan pilkaÂda serentak berjalan sesuai rencana. Sebab, dana pelaksaanaan pilkada sebenarnya telah dimiÂliki daerah.
Tjahjo menjelaskan, yang jadi pekerjaan rumah adalah bagaimana daerah mengalokasiÂkan dan menyalurkan dana itu dengan baik.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) juga harus memberikan pertanggungjawaÂban dengan baik. "Saya pikir, yang paling penting menjadi kunci sukses pilkada sampai pileg dan pilpres nanti adalah peran serta masyarakat," kata Tjahjo.
Ketua KPU Juri Ardiantoro juga memastikan, seluruh angÂgaran pelaksanaan Pilkada serentak2017 sudah tersedia dan siap digunakan. "Alhamdulillah, untuk anggaran KPUbaik provinsi dan kabupaten yang ikut pilkada, sudah 100 persen disiapkan pemerintah daerah. Bahkan ada yang sudah ditanÂdatangani dan dananya sudah digunakan," kata Juri dalam keterangannya, kemarin.
Juri tak menampik, sebelumÂnya sempat muncul masalah di beberapa daerah yang menyeÂlenggarakan pilkada. "Memang kemarin ada gangguan di dua Kabupaten Sarmi, Papua, dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Tapi, bukan karena anggarannya tak ada, tetapi karena masalah internal sehingga baru dicairkan. Tapi, secara umum anggaran di seluruh Indonesia sudah tercukupi," sambung Juri.
Saat ditanyakan mengenai total rincian anggaran dibutuhkan dalam Pilgub DKI Jakarta, Juri mengaku, tak ingat. Namun, ia memastikan anggarannya sudah tersedia dan dapat segera digunakan.
"Saya harus mengecek lagi, berapa totalnya saya tak hafal. Tapi intinya sekira di atas Rp 400 miliar anggaran sebesar itu dengan asumsi enam pasang calon. Kalau nanti kurang dari enam paslon, ini akan kurangi yang sudah ada," jelas Juri.
Ditambahkannya, jika tidak ada calon independen maka anggaran untuk verifikasi berarti tidak seluruh anggaran digunakan. ***
