Basuki Tjahaja Purnama/Net
Petang kemarin, Ahok diam-diam masuk ke Istana lewat pintu samping. Mau ngapain? Rupanya dia ditugaskan Presiden Jokowi untuk ngurus daging. Apa mampu?
Ahok tiba di Istana Negara dengan mobil Land Cruiser B 167 PQH pukul 17.15 WIB. Dia masuk lewat pintu samping dekat Wisma Negara.
Lebih dari satu jam Gubernur DKI Jakarta itu berada di dalam Istana. Ahok baru keluar pukul 18.30 WIB.
Kepada wartawan dia mengaku membahas harga daging dan operasi pasar di DKI Jakarta bersama Presiden Jokowi dan Mensesneg Pratikno. "Saya sama Pak Pratikno, Pak Jokowi ngomongin kemelut harga daging dan sembako," beber Ahok.
Menurutnya, sempat terjadi kesalahpahaman. Seolah-olah PD Pasar Jaya yang berada di bawah koordinasi Pemprov DKI menolak untuk menerima pasokan daging impor dari Bulog. Ahok pun meluruskan kesalahpahaman itu kepada Presiden.
"Sebenarnya bukan pasar yang menolak, pedagang yang tidak mau. Bulog dateng itu ibarat PKL jual di lapak begitu lho. Makanya disuruh pergi," katanya.
Sebelum bertemu Jokowi, Ahok mengaku telah melakukan pertemuan dengan Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Dirut Bulog untuk membahas persoalan tersebut.
Ia menjelaskan dalam pertemuan itu telah ditemukan dan dirancang pola dan aturan distribusi daging kepada masyarakat.
Salah satunya, harga daging impor yang dijual dari Bulog harus sama dengan harga daging yang dijual pedagang.
"Jadi yang paling penting Bulog, Mentan kasih impor, dia jualnya ke pedagang pasar. Jadi nanti buat aturan harga jual tertinggi berapa," ujarnya. Ahok mencontohkan ketika harga daging dijual Rp 80 ribu/kg maka Bulog berarti menjual di kisaran Rp 70 ribu per/kg.
Jika ada pedagang yang menjual di atas harga tertinggi yang telah ditetapkan, maka pedagang tersebut tidak diperkenankan untuk berjualan di pasar kelolaan PD Pasar Jaya. "Pola itu yang akan kita jalankan," tegas Ahok.
Ahok membantah pertemuannya dengan Jokowi membahas soal Pilkada DKI. Ia juga membantah bertemu dengan Ketum Golkar Setya Novanto yang sudah tiba sebelumnya. "Tidak tahu saya, tidak ngomong itu. (Pertemuan) Beda, tidak ketemu (Novanto)," ucapnya. Eks Bupati Belitung Timur ini mengaku, soal Pilgub DKI kemungkinan akan dibahas lebih lanjut dalam kunjungannya ke MPR besok. "Aku besok baru ketemu. Kan, mau ke MPR," tandasnya.
Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta Darjamuni menyatakan keberatannya dengan diperlebarnya keran impor daging. Menurut Darjamuni, membanjirnya daging impor dapat mengganggu program pengembangan sapi lokal yang dilakukan Pemprov DKI.
"Ya kalau (daging impor) masuk akan mematikan pedagang-pedagang kecil dan kerja sama kami selama ini untuk mengembangkan sapi lokal akan terpengaruhi," kata Darjamuni di Balai Kota.
Menurut Darjamuni, Pemprov DKI sedang menggalakkan program pengembangan sapi lokal yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemkab Bangka Barat. Ia menyatakan Pemprov DKI tak keberatan dengan adanya impor daging. Namun, diharapkan kebijakan ini tak mengganggu program yang berkaitan dengan pengembangan sapi lokal.
"Kalau ini dipaksa diterapkan, mungkin (program pengembangan sapi lokal) ini akan tertunda semua. Karena (sapi lokal) tidak akan menang bersaing," ujar Darjamuni.
Sejak awal Juni 2016, Kemendag memutuskan untuk memperlebar importasi daging sapi, khusus wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Pasalnya, wilayah di luar Jabodetabek dan Jawa Barat dianggap sudah swasembada daging sapi.
Menurut Pengamat Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa, program pemprov DKI dan Gubernurnya sudah dalam jalur yang benar. Program yang dimaksud adalah kerjasama dengan wilayah-wilayah penghasil ternak sapi di Indonesia.
Program itu menjadi kacau dengan kebijakan impor daging sapi yang dibuka besar-besaran khususnya untuk wilayah Jabodetabek dan Jabar. Termasuk, impor daging kerbau dari India yang belum bebas PMK dan sangat berisiko.
"Dalam jangka panjang kebijakan ini tak hanya berdampak pada Jabodetabek-Jabar tetapi juga pengembangan sapi secara nasional," katanya kepada
Rakyat Merdeka, semalam.
Dia menilai, keputusan pemerintah terkait dengan daging sapi adalah keputusan yang diambil dalam suasana panik karena ketidakmampuan menurunkan harga dalam 1 tahun terakhir ini. Setiap keputusan dalam kondisi itu berdasarkan pengalaman sebelumnya berdampak buruk dalam jangka panjang.
Sekalipun begitu, Dwi meyakini, Ahok akan mampu mengatasi masalah daging itu. "Wah kalau beliau "kepala batu", sudah barang tentu bisa bila mendapat support dari RI 1," ujarnya. ***
