Pengoperasian Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta sejak 9 Agustus lalu terkesan dipaksakan.
Masalah yang terjadi seperti listrik padam, penundaan jadwal penerbangan, dan kebanjiran dapat merusak harga diri bangsa dengan uang triliunan rupiah yang digunakan untuk pembangunannya.
Juru Bicara Komite Nasional Jokowi (Kornas-Jokowi) Akhrom Saleh mencontohkan, salah satu kegaduhan di Terminal 3 Ultimate seperti kasus penundaan penerbangan maskapai Garuda Indonesia rute Jakarta-Manado pada 12 Agustus lalu, di mana manifes data penumpang kosong dan pilot tidak menandatanginya sehingga penerbangan menjadi ilegal.
"Jadi tanda tanya besar kenapa pilot berani terbang tanpa tanda tangan, pemindahan gate sesukanya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada penumpang sehingga membuat penumpang resah, serta menyebabkan antrian panjang. Bandara masih terlihat kotor dan berdebu sehingga mengganggu kesehatan dan kenyamanan penumpang dikarenakan proyek masih berlangsung. Kemudian yang paling riskan adalah keamanan Terminal 3 sangat minim yang dapat menyebabkan perbuatan orang tidak bertanggung jawab," jelas Akhrom kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/8).
Efek lalai dan tidak cermatnya para pemangku kebijakan serta operator lapangan menyebabkan kegaduhan di Terminal 3.
Menurut Akhrom, pihak paling bertanggung jawab atas semua masalah di Terminal 3 adalah Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai pemangku kebijakan dan operator.
"Mereka harus diaudit dan diminta pertanggungjawaban sehingga segala sesuatu yang dipaksakan tidak akan maksimal hasilnya," bebernya.
Akhrom menambahkan kejadian yang menimpa Terminal 3 tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga telah merusak harga diri bangsa, sebagai chandradimuka bangsa.
"Alasan yang disampaikan Angkasa Pura II bukanlah sebuah alasan melainkan mencari kambing hitam agar dapat mengalihkan penyebab utamanya. Bila penyebabnya drainase yang tersumbat kenapa tidak dari awal pembangunannya dikontrol secara signifikan, toh ini bukan airport percobaan melainkan garda terdepan sebuah bangsa," jelas Akhrom.
Karena itu, Kornas Jokowi meminta aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung dan Polri dapat memanggil Menteri Perhubungan dan dirut Angkasa Pura II. Untuk diminta keterangan soal penyebab semua masalah di Terminal 3 apakah faktor human error atau bahkan diduga terjadinya kebocoran anggaran negara.
"Apabila hal ini tidak ditanggapi dengan serius maka kami tidak akan sungkan-sungkan melakukan gerakan massa turun ke jalan. Tak luput juga kami akan terus menuntut pihak berwenang agar melakukan pemeriksaan terhadap Kemenhub dan Angkasa Pura II," tegas Akhrom.
[sam]
