Berita

kelompok Abu Sayyaf/Net

Pertahanan

Wiranto Ajak Filipina Serbu Abu Sayyaf

SABTU, 13 AGUSTUS 2016 | 10:10 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk segera melakukan perundingan den­gan pemerintah Filipina terkait pembebasan 11 WNI yang disandera kelompok saparatis, Abu Sayyaf.

"Menlu harus meminta kete­gasan dari pemerintah Filipina soal pembebasan 11 WNI oleh Abu Sayyaf," kata Wiranto di Kantor Polhukam, Jakarta kemarin.

Wiranto berharap dengan adanya perundingan ini ada satu operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Filipina untuk secepatnya membebaskan 11 WNI yang ditahan Abu Sayyaf.


"Kita tidak bisa masuk ke Filipina. Karena itu kita meng­harapkan keseriusan Filipina membebaskan WNIyang disandera Abu Sayyaf," harap Wiranto.

Wiranto menjelaskan, upaya pembebasan kini tinggal menunggu hasil operasi militer yang sedang dilakukan Filipina. Namun, Wiranto sangat ber­harap, ada satu operasi militer khusus yang menjurus perce­patan penyelesaian masalah tersebut.

"Nah, dalam kaitan itu pemerintah Indonesia lewat panglima TNI sudah menyiapkan unit-unit pendukung operasi. Kalau Filipina setuju, kapanpun kita siap membantu," ujarnya.

Meski sampai saat ini TNI belum mendapat ijin masuk, Wiranto mengungkapkan, intelijen TNI sudah bekerja dalam memonitor kondisi di lapangan. Baik itu kekuatan penyandera maupun kondisi WNIyang disandera.

"Soal video ancaman Abu Sayyaf, masyarakat diminta untuk tidak tegang menghadapi itu, percayakan kepada pemerintah," pintanya.

Namun begitu, Wiranto mengakui kondisi WNI yang ditahan kelompok bersenjata Abu Sayyaf saat ini sedang tidak sehat.

"Keadaan mereka sementara memang ya lemah, namanya disandera. Tapi dalam keadaan baik," kata Wiranto.

Namun Wiranto meminta publik tidak terlalu percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan penyandera. Sebab kata Wiranto, pihaknya juga memperoleh informasi dari intelijen, namun itu tidak untuk dipublikasikan secara luas.

"Nah kalau publik kita selalu percaya info dari penculik, arti­nya kita tidak menyelesaikan masalah tapi malah membuat masalah," katanya.

Terkait penanganan keluarga korban sandera, Wiranto me­minta aparat teritorial pemda untuk melakukan pendampingan agar keluarga tersan­dera terus menerus mendapat dukungan semangat serta in­formasi yang benar terkait masalah ini.

"Langkah-langkah seperti ini terus kita lakukan, dan jangan sampai ada kesan bahwa pe­merintah menganggap masalah ini tidak serius, dan pembiaran. Pemerintah betul-betul sangat paham bahwa ini masalah harus kita selesaikan segera," tuturnya.

Diketahui, sampai saat ini masih ada 11 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Terakhir, penculikan seorang WNI berpangkat kapten kapal nelayan penangkap udang berbendera Malaysia bernama Herman bin Manggak menjadi korbannya. ***

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya