Peresmian Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau pada 2004 silam berbuntut panjang hingga kini. Masyarakat di kawasan tersebut tidak lagi bisa leluasa mengelola lahan kebun sawit.
Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat, saat acara Konsultasi Nasional Krisis TNTN, di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (10/8)
Menurut Imdadun, sejauh ini ada dua kelompok dalam kasus sengketa di kawasan TNTN itu. Pertama, kelompok yang pro konservasi. Pihak lain adalah yang mengedepankan hak-hak kesejahteraan masyarakat.
Keberadaan dua kelompok yang berbeda kepentingan tersebut dikhawatirkan menimbulkan konflik sosial jika tidak segera ditanggulangi. Ini perlu disikapi dengan cepat," jelas Imdadun.
Masih menurutnya, situasi yang terjadi di kawasan TNTN memiliki tingkat komplikasi masalah yang rumit dan melibatkan banyak pihak berkepentingan. Bahkan, menurut laporan yang diterimanya, masyarakat sekitar kawasan tersebut mendapatkan intimidasi, penangkapan serta pengusiran.
Salah satu kasusnya yakni peristiwa penangkapan terhadap Ketua dan Sekretaris Koperasi Tani Berkah oleh Pengelola TNTN. Mereka dituduh melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan.
"Terkait dengan initimidasi tersebut, masyarakat merasa tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas mengenai batas TNTN dan zonasinya," kata Imdadun.
Sejauh ini, Komnas HAM fokus pada langkah pencegahan agar situasi tersebut tidak menimbulkan konflik.
"Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menyelesaikan dan mencegah," demikian Imdadun.
[ald]
