Informasi tersebut didapatÂkan langsung dari bekas Kepala Lapas Nusakambangan, Liberty Sitinjak. Namun, sayangnya Yasonna belum bisa membeÂberkan oknum tersebut karena masih didalami.
Hal itu dikatakan Yasonna di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, kemarin. "Saya sudah kantongi oknum BNN tersebut. Tapi belum mau saya share. Info itu juga sudah sampai ke BNN," katanya.
Yasonna juga mengaku, pihaknya telah meminta Sitinjak untuk memberikan semua informasi yang diketahuinya soal oknum BNN tersebut. Keterangannya sangat dibuÂtuhkan guna mengungkap kebenaran dari pengakuan menÂdiang Freddy Budiman yang ditulis oleh Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.
"Saya sudah katakan ke beÂliau, sampaikan apa yang kamu ketahui dan apa yang benar saja, apa yang diketahui. Jadi sudah disampaikan di BNN," kata Yasonna.
Saat ini, Sitinjak telah kemÂbali menjalankan aktivitasnya sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTT.
"Status Sitinjak hanya untuk menyampaikan dan klarifikasi beberapa hal yang disebut Pak Haris Azhar di keterangannya yang disampaikan ke media. Setelah itu kembali bertugas," ujar Yasonna.
Selain itu, Yasonna juga meÂnegaskan pihaknya telah memiÂliki prosedur tetap (protap) perihal kunjungan dan pengamanan semua Lapas, termasuk Nusakambangan. Sehingga permintaan tersebut dipastiÂkan tidak akan dipenuhi oleh para jajarannya hingga tingkat bawah.
"Kita punya standar harus isi buku tamu, itu jelas
, finger print juga ada, SOP itu nggak bisa diganggu. Siapa pun yang minta matikan CCTV itu nggak ada, itu udah SOP-nya," kata Yasonna.
Sementara Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan, Mabes TNI telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan keterlibatan aparat TNI dalam peredaran narkotika. Tim terdiri dari Inspektorat Jenderal dan Polisi Militer.
Pembentukan tim ini untuk merespons cerita gembong narkotika Freddy Budiman yang disampaikan Kontras Haris Azhar.
"Tim ini akan memeriksa seluruh anggota TNI anggota sempat terlibat peredaran narkoba akan diperiksa. Baik mereka yang masih dalam proses hukum, yang masih dipenjara, maupun yang sudah keluar penjara. Saya tidak akan menutup-nutupi kesalahan prajurit mulai dari pangkat Prada sampai Jenderal," kata Gatot saat upacara kenaikan Pangkat 35 Perwira Tinggi TNI di Cilangkap, Jakarta, kemarin.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso akan terus menyelidiki keterlibatan oknum BNN dalam sindikat narkoba jaringan Freddy Budiman.
"Saya tegaskan, jika benar terbukti ada oknum BNN, kami pasti tindak tegas. Sanksi hukumnya akan lebih daripada orang biasa," kata Buwas.
Untuk proses penegakan huÂkum terhadap oknum BNN, Buwas menjelaskan, akan diserahkan ke Polri.
"Tentu diserahkan dan akan diperiksa oleh Polri. Karena iniÂkan pidana murni," ujarnya.
Namun demikian, Buwas menegaskan, yang terpenting sekarang adalah bagaimana mengungkap fakta dibalik cerita aktivis HAM Harris Azhar terkait adanya oknum BNN yang dituding Freddy Budiman menerima setoran Rp 450 miliar. Tim penyidik internal BNN sendiri, lanjut dia, sudah memintai keterangan terutama kepada petugas yang memegang administrasi surat-surat ekspedisi, atau surat tugas dan surat perintah.
"Soal nominal Rp 450 miliar itu, sebenarnya yang harus kita buktikan adalah pemberiannya transfer atau apa pun namanya, kepada oknum pimpinan atau anggota BNN," ungkap Buwas. ***
