Berita

Joko Widodo/Net

Pertahanan

Pemerintah Terus Berkoordinasi Terkait Penyanderaan WNI

RABU, 10 AGUSTUS 2016 | 07:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan terbaru mengenai penyanderaan Warga Negara Indonesia di perairan Malaysia pada 3 Agustus lalu.

Kepala Negara meminta seluruh pihak untuk memahami situasi yang terjadi saat ini. Menurutnya, penyanderaan yang terjadi di wilayah negara lain membutuhkan waktu lebih untuk menyelesaikannya.

"Kita harus tahu, ini bukan wilayah kita yang kita tidak bisa cepat memutuskan untuk intervensi dengan kehendak kita," ucap Presiden dilansir dari laman kemendagri.go.id, Rabu (10/8).


Namun demikian, pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia dan Pemerintah Filipina untuk menindaklanjuti kasus tersebut dan meminta kedua negara tersebut untuk meningkatkan keamanan di perairan masing-masing negara.

"Pemerintah Filipina sendiri terus menggempur lokasi-lokasi tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, Jurubicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir usai kejadian mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat.

"Kita sudah ketahui hal ini. KJRI kita di Malaysia dan Filipina sedang koordinasi dengan kepolisian dan otoritas setempat. Yang ditahan adalah kapten kapal dari kapal berbendera Malaysia," terangnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya