KPK Dan PPATK Harus Selidiki 'Penimbunan' Uang Oleh Ahok

Teguran Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) soal uang simpanan Pemprov DKI Jakarta yang mencapai Rp 13,9 triliun di bank umum patut diselidiki oleh KPK dan PPATK.

"Sangat aneh dana sebesar itu hanya didiamkan di bank. Sementara di sisi lain, Pemprov Jakarta masih sangat minim serapan anggarannya," kata Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/8).

Atas kontradiksi ini, kata dia, patut dicurigai ada upaya terselubung untuk mencari keuntungan tertentu dari 'penimbunan' dana tersebut.

"Agar semuanya jadi terang-benderang, maka KPK dan PPATK harus secepatnya bergerak membongkar hingga tuntas," kata Sya'roni lagi.

Dia menyebut, dengan 'penimbunan' dana tersebut jelas ada kesengajaan menghambat pembangunan di Jakarta. Karenanya pantas saja bila orang miskin di Ibu Kota terus meningkat. Data terakhir menunjukkan orang miskin di Jakarta bertambah 15.000 orang.

"Perbuatan ini sudah masuk kategori kejahatan; sengaja membuat rakyat bertambah miskin," tukasnya. [sam]