Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta dapat meneladani mantan Presiden II Soeharto yang bisa menjalin hubungan baik dengan gerakan separatis asal Mindanau, Filipina. Hubungan baik Soeharto dengan separatis Mindanau terbangun karena mengakomodasi keinginan mereka sehingga mendapatkan otonomi khusus dari pemerintahan Filipina.
"Itu yang semestinya dilakukan pemerintah sekarang kepada pemerintah Filihina. Sehingga kelompok Abu Sayyaf merasa dibela," jelas Anggota Komisi I DPR Saifullah Tamliha ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/8).
Apalagi, tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Indonesia juga tepat membantu Abu Sayyaf karena dunia tahu bahwa pemerintah pernah memberikan otonomi khusus bagi Papua dan Aceh sehingga tidak ada lagi yang memberontak. Yang ada hanyalah gerakan terorisme.
"Kalau tidak dikasih otsus tentu mereka masih bisa disebut separatisme tidak bisa disebut terorisme, kan beda. Kalau separatisme itu kan orang yang ingin memisahkan dari negara induknya, itu yang terjadi di Papua dan Aceh. Sangat tepatlah membela kelompok Abu Sayyaf itu dalam hal kepentingan untuk menjadi sebuah otonomi khusus di Pulau Sulu sana," jelas Tamliha.
Karenanya, lanjut dia, pemerintah Filipina harusnya bersyukur dan merasa terbantu sebab pemerintah Indonesia mau menjembatani persoalanya dengan organisasi Abu Sayyaf.
"Saya mendengar ada kekecewaan mereka bahwa pemerintah kita sekarang ‎tidak seperti Pak Harto dulu yang mau terang-terangan membicarakannya di Asean, penyelesainnya mesti bisa diterima kedua belah pihak," demikian Tamliha.
[wah]
