Berita

Fadly Nurzal/Net

Politik

Komisi IV: Sebaiknya Menko Luhut Dorong Realisasi Janji Menteri Susi

JUMAT, 05 AGUSTUS 2016 | 11:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Anggota Komisi IV DPR RI Fadly Nurzal mendukung program pemerintah soal pelarangan investor asing masuk ke usaha perikanan tangkap di Indonesia.

Terkait ancaman Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang akan mengundurkan diri dari jabatannya jika usaha perikanan tangkap di Natuna dibuka untuk investasi asing, seperti wacana Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Fadly tidak mempermasalahkannya.

Pasalnya, kata Fadly, Menteri Susi juga belum merealisasikan dukungannya kepeda nelayan kecil yang terkena dampak dari berbagai program-program larangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.


"Langkah itu (larangan investor asing masuk) bagus. Tapi ada 800 ribuan nelayan yang menganggur akibat program larangan Menteri Susi," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, Jumat (5/8).

Jelas Fadly, sebaiknya Menko Luhut lebih mendorong realisasi atas janji-janji Menteri Susi, sehingga kehadiran pemerintah dirasakan para nelayan.

Dan menurutnya, jika asing diberikan masuk maka keadilan buat nelayan kecil terusik lagi, yang kasihan adalah nelayan. "Mestinya pemerintah memperkuat mereka (nelayan) dulu baru dibuka (investor asing), kerena selama ini Menteri Susi belum melakukan itu," imbuhnya.

Tambah Fadly, jika benar ikan kita melimpah, maka sudah sepantasnya kita juga yang lebih dahulu menikmatinya. Namun, tegas dia, jika dukungan pemerintah tidak ada, bagaiman mungkin nelayan kecil bisa merasakan itu.

"Saran saya sebaiknya Pak Luhut mendorong perbaikan ini dulu sehingga pada saatnya nanti nelayan kita cukup kuat menghadapi persaingan tersebut," tukas Fadly. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya