Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Salah Urus Ekonomi!

KAMIS, 04 AGUSTUS 2016 | 12:33 WIB | LAPORAN:

. Pemerintah dinilai salah urus persoalan ekonomi. Pasalnya, perkembangan ekonomi lambat.  Kondisi itu diperparah karena pemerintah tidak memiliki sense of crisis sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang dapat menstimulus perekonomian.

Demikian penilaian Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartarti‎ kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8). Menurut dia banyak kebijakan yang dibuat gagal karena banyak hal yang kontradiktif.

"Saat ini kita mengalami perlambatan ekonomi,dan untuk itu pemerintah  memang harus memberikan stimulus karena hasrat konsumsi dan daya produksi menurun. Ini bisa diterjemahkan dengan meningkatkan belanja pemerintah," katanya.


Nah untuk meningkatkan belanja pemerintah, maka menurut Enny, pemerintah  harus meningkatkan pendapatan.Cara yang ditempuh pemerintah dengan meningkatan pendapatan pajak justru membuat konsumsi turun dan daya produksi juga menurun.

Disinilah pemerintah Enny menambahkan harus memikirkan jalan keluar sehingga pemerintah bisa menjaga konfiden masyarakat untuk konsumsi dan produksi.

"Disini pemerintah melakukan cara dengan meningkatkan defisit dan menambah utang untuk pembiayaan. Sampai disini semua sudah on the track. Menjadi tidak on the track karena ternyata utang yang diambil dan defisit yang ditempuh tidak memiliki efektivitas terhadap belanja dan stimulus," tambahnya.

Kalau misalnya menambah defisit dan menambah utang bisa menstimulus perekonomian, maka ini masih bisa dipertanggungjawabkan.Namun langkah-langkah itu tidak berdampak.

"Hal ini karena kebijakan fiskal pemerintah itu masih seperti bisnis as usual yang bisa dilihat dari postur APBN.Padahal ketika krisis maka belanja yang tidak memberikan efek stimulus seperti belanja pegawai harusnya dikurangi," demikian Enny. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya