Berita

Ismail Yusanto/Net

Politik

Kalau Jokowi Tak Mau Bela Islam, Paling Tidak Bersikap Proporsional Saja

RABU, 03 AGUSTUS 2016 | 10:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Untuk melihat secara jelas fakta keberagamaan di Indonesia, Presiden Joko Widodo harus melihat persoalan lebih jelas lagi. Dan untuk itu, perlu juga disebutkan bukti dari satu fakata ke fakta lainnya.

Demikian disampaikan jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 3/8).

Perkataan Ismail ini terkait dengan pernyataan Jokowi. Dalam sambutan pembukaan World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 di Jakarta Convention Center (JCC), Jokowi mengatakan bahwa tantangan ekonomi dan politik dewasa ini masih sulit diatasi oleh komunitas negara muslim.


Menurut Jokowi, negara-negara muslim, termasuk Indonesia yang masih memiliki kampung-kampung miskin, harus bersama-sama memecahkan masalah dasar mengenai listrik, air, transportasi sekaligus memastikan masyarakat hidup di tempat bersih dan aman. Namun, lanjut Jokowi, ada juga hal penting lain dan paling sulit dihadapi komunitas negara muslim. Yaitu toleransi.

Ismail menegaskan bahwa umat Islam Indonesia sangat toleran sekali. Dan Jokowi harus melihat persoalan secara proporsional serta tak terperangkap oleh stigma yang diciptakan orang luar.

Menurut Ismail, sebagai muslim seharusnya Jokowi juga memiliki sudut pandang orang Islam. Bukan sudut pandang orang luar.

"Kalau Jokowi tak mau membela Islam karena tak mau disebut radikal, kita minta paling tidak Jokowi bersikap proporsional saja," demikian Ismail. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya