Dana senilai Rp 1,3 triliun dalam APBD Kutai Kartanegara tahun 2015 tidak bisa dianggap siluman. Itu sisa dekresi yang harus diambil Pemkab Kukar.
Ketua BPK RI Perwakilan Kaltim Adi Sudibyo menegaskan, dana siluman seperti dibongkar Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak bisa disamakan dengaan di Kukar. Apalagi, dana Rp 1,3 triliun itu sisa hutang/dana tunda salur dari Pemkab Kukar dan harus dimasukkan di APBD.
"Jika tidak dimasukkan, malah menjadi temuan," terang Adi kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Pernyataan Adi ini sekaligus membantah tudingan adanya praktik korupsi dalam APBD Kukar. Kabarnya, ada anggaran fiktif dalam beberapa pos untuk SKPD.
Kepala Sub Auditorat BPK RI Perwakilan Kaltim II Frider Sinaga mengingatkan, Pemkab Kukar sudah empat kali berturut-turut meraih predikat opini tanpa catatan sama sekali atau wajar tanpa pengecualian (WTP) murni oleh BPK RI, yakni tahun 2012, 2013, 2014, dan terakhir 2015.
Kemudian mengenai dugaan adanya dana siluman yang saat ini dalam penyelidikan Kejari Tenggarong itu, Frider menjelaskan data yang dipergunakan berasal dari sumber yang sama, yaitu APBD yang sudah disahkan DPRD Kukar. BPK RI pun melihat tidak ada dana siluman seperti dituduhkan.
"Anggarannya ada dan sudah dilaksanakan, bahkan sudah diperiksa menggunakan data yang sama dimiliki oleh Kejari Tenggarong, yaitu APBD yang sudah disahkan oleh DPRD Kukar," terangnya.
Frider menambahkan, jika ada permasalahan dalam audit APBD Kukar 2015, namun tidak signifikan.
"Contohnya, ada kendala proyek di lapangan, cuma setelah dihitung dendanya kecil dengan nilai proyek puluhan miliar. Kemudian, ada pula kesalahan administrasi seperti perjalanan dinas. Surat perjalanannya kurang lengkap, tapi setelah kita cek ke maskapai yang ditumpangi ternyata benar ada," paparnya.
Sebelumnya, Bupati Kukar Rita Widyasari menyebutkan, ada dua proyek di Kukar yang menjadi
sampling oleh BPK RI, yakni CBD (Central Business District) dan Jalan Kelekat-Tabang dibenarkan oleh Frider. Bahkan bukan hanya dua proyek besar itu, tapi ada banyak.
"Tidak hanya mengambil dua
sampling itu saja, namun banyak sampling proyek di Kukar yang sudah diaudit dan semuanya
clean and clear," tukas Rita.
[wid]
