Presiden Jokowi optimis program tax amnesty berhasil. Targetnya sudah dibidik, Rp 11 triliun. Jumlah segini didapat dari orang kaya Indonesia di luar negeri yang tak tertib pajak. Nama-nama mereka sudah di kantong Jokowi. Dari jumlah yang ditarget, kira-kira berapa yang didapat ya...
Target ini diutarakan Jokowi saat berpidato di acara sosialisasi program pengampunan pajak di Kemayoran, Jakarta, kemarin.
"Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar (negeri). Ada data di kantong saya, di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp 11.000 triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak. Karena sumbernya berbeda," ujar Jokowi.
Pembidikan data orang kaya di luar negeri tidak hanya dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan. Jokowi, sebagai presiden melakukan pengintaian sendiri. Hasilnya pun berbeda. Kemenkeu mencatat ada Rp 11 ribu triliun yang bisa ditangkap. Data saku Jokowi, lebih besar lagi.
Perbedaan data itu, tidak masalah bagi Jokowi. Asalkan, uang wajib pajak yang bertaburan di luar negeri bisa ditangkap. Dia mengatakan, pemerintah akan membawa pulang kembali uang itu lewat program tax amnesty. Sehingga bisa membantu untuk membangun ekonomi di dalam negeri.
"Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita. Karena kita perlu partisipasi saudara-saudara sekalian untuk negara dan bangsa," tegasnya.
Pidato Jokowi kian bersemangat. Bukan hanya ada uang di depan mata yang tinggal ditangkap. Tetapi antusiasme hadirin peserta sosialisasi menjadi bahan bakar penyemangat Jokowi. Lebih dari 10 ribu kursi peserta penuh. Mereka yang hadir, sebagian besar adalah pengusaha.
Peserta semakin riuh ketika Jokowi memberi garansi bahwa data peserta tax amnesty tidak akan bocor. Termasuk, jaminan tidak akan menjadikan alat bukti di pengadilan tentang kepemilikan harta di luar negeri.
Jokowi juga menyampaikan program tax amnesty mulai berbuah. Tetapi, buah tangkapannya masih kecil. Sejak diberlakukan bulan lalu, hinga kemarin data yang diterima Jokowi baru 344 wajib pajak dengan total harta yang dideklarasi sebanyak Rp 3,7 triliun. Jokowi mengatakan jumlah tersebut masih sedikit.
"Sampai hari ini yang daftar 344, sedikit. Yang dilaporkan Rp 3,7 triliun (deklarasi harta) masih kecil banget," katanya. Hal ini terjadi karena para pengusaha masih menghitung-hitung. Jokowi sempat bertanya ke salah satu pengusaha besar soal alasan kenapa belum ikut tax amnesty.
Menurutnya, pengusaha itu mengatakan, memiliki 200 perusahaan dan butuh waktu untuk menghitung dan minta waktu 2 minggu lagi. Jokowi mengatakan, dirinya optimistis dana tax amnesty akan lebih banyak mengalir pada bulan ini dan awal September nanti.
Bidikan pemerintah terhadap orang kaya di luar negeri juga disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Menteri hasil reshuffle kedua ini turut berpesan kepada para wajib pajak yang belum tertib pajak agar mengikuti program tax amnesty.
"Saya ingin sampaikan, kalau selama ini bapak ibu merasa nyaman menyembunyikan duit di bawah bantal atau pun di luar negeri untuk menghindari pajak. Bapak-Ibu perlu diketahui dunia hari ini, semua menteri keuangan di seluruh dunia sedang mencari pajak," ujar Sri di acara yang sama.
Tidak hanya itu, Sri juga menyampaikan agar para pengusaha tidak lagi kucing-kucingan dengan pemerintah. Pasalnya, ke mana pun wajib pajak menghindar, pasti akan terlacak. "Dicari di Amerika dia lari ke Inggris, dicari ke Inggris dia lari ke Italia, dicari ke Italia dia lari terus," cerita Sri.
Mantan Direktur Bank Dunia ini juga tidak menampik kalau pengusaha banyak yang lincah mengindari pajak. Namun, para menteri keuangan seluruh dunia saat ini juga sudah ahli melacak para pelanggar.
"Para menteri keuangan seluruh dunia sudah berkomitmen untuk melakukan pertukaran data pajak secara otomatis. Bapak atau Ibu yang menghindari pajak ke mana pun di seluruh dunia akan saling lapor, sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi," kata Sri Mulyani.
Memang mulai 2018 nanti akan ada pertukaran data otomatis di dunia demi kepentingan pajak. Jadi tidak ada lagi yang bisa diam-diam menyimpan dananya di luar negeri tanpa terlacak.
Karena itu, ujar Sri Mulyani, dia menyarankan agar masyarakat yang belum menyampaikan seluruh hartanya dengan benar di surat pemberitahuan (SPT) untuk ikut tax amnesty. Alasannya, tarif tebusannya murah. "Sampai akhir September adalah rate paling rendah hanya 2 persen," pungkasnya.
Sri mengatakan, dana orang Indonesia yang selama ini ada di luar negeri, bila dibawa pulang bisa dimanfaatkan untuk membangun berbagai macam infrastruktur yang sangat dibutuhkan di dalam negeri. Selama ini infrastruktur itu sulit dibangun karena sumber pendanaan dalam negeri sangat terbatas.
"Saya melihat ini kesempatan luar biasa bagi Indonesia untuk membangun sektor keuangan dan pasar modal agar lebih dalam karena cukup likuiditas. Yang bawa uang kembali ke Indonesia memiliki peran penting membangun pondasi ekonomi Indonesia agar mampu membiayai pembangunan dengan sumber dana sendiri," kata dia. ***
