Komisi I DPR RI menagih pemerintah atas realisasi hasil pertemuan yang telah dilakukan panglima angkatan bersenjata tiga negara yakni Indonesia, Filipina dan Malaysia.
Pertemuan para panglima itu berkaitan dengan pengamanan laut di kawasan agar bebas dari pembajakan dan penyanderaan.
"Beberapa bulan lalu panglilma angkatan bersenjata tiga negara sudah sepakat untuk mengamankan titik-titik rawan di kawasan. Sampai saat ini belum terealisasi dalam hal teknis. Kami minta pemerintah untuk segera merealisasikan itu," kata anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, kepada wartawan, Senin (1/8).
Charles juga menganggap pemerintah RI belum serius untuk menekan pemerintah Filipina yang telah merarifikasi Konvensi Internasional mengenai penyanderaan. Pemerintah harus bisa menekan Filipina untuk membebaskan tujuh WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf berdasarkan konvensi tersebut.
"Konvensi itu sudah ditandatangani 20 tahun lalu, sedangkan kasus sandera masih terjadi di Filipina," kata Charles.
Ia mengaku sudah berkali-kali meminta pemerintah melalui kementerian luar negeri (Kemenlu) untuk segera meratifikasi konvensi internasional terkait perompakan dan pembajakan misalnya International Convention Against the Taking of Hostages. Namun Pemerintah seperti tidak menyadari wilayah laut Indonesia sangat rawan terjadi perompakan.
"Kami berulang-ulang minta Kemenlu bahas melalui Prolegnas untuk meratifikasi konvesi pembajakan dan perompakan. Indonesia bisa jadi inisiator untuk mengajak negara lain di kawasan," demikian Charles.
[ald]
