Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Mengapa Indonesia Harus Takut PLTN?

SELASA, 02 AGUSTUS 2016 | 00:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah dituntut untuk serius membuka, merencanakan, dan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Tanah Air.

"Revisi segera kebijakan energi nasional (KEN) dan regulasi yang menghambat pembangunan PLTN," seru anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, kepada wartawan lewat pesan elektronik, Senin (1/8).

Tekanan dari Kurtubi itu untuk menyikapi berita dua BUMN Tiongkok, yakni  China General Nuclear Power Group dan China National Nuclear Corp, tengah mengembangkan reaktor nuklir di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS). Tujuan Tiongkok mengembangkan reaktor nuklir ini sebenarnya adalah menjamin ketersediaan suplai energi yang cukup bagi rakyat dan juga untuk industri yang membutuhkan energi yang besar. Sejak tahun 1970 proyek ini sudah dirancang khusus bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan atau areal terpencil.


Kurtubi sendiri dikenal sebagai yang paling getol menyuarakan pentingnya pembangunan PLTN di dalam negeri. Menurutnya, Indonesia sudah jauh tertinggal dibanding negara-negara lain bahkan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam.

Kurtubi menginginkan agar pengembangan PLTN di Indonesia tidak hanya sekadar riset. Lebih jauh dari itu, pengembangan nuklir di Indonesia harus berani menyatakan untuk Go PLTN.

"Kenapa kita harus takut terima PLTN skala besar? Vietnam yang negaranya belum lama selesai perang saja sudah mampu membangun PLTN skala besar," tegasnya.

Ketua Kaukus Nuklir Parlemen ini tidak sepakat jika PLTN dijadikan opsi terakhir bagi penyediaan energi nasional. Yang terpenting untuk mengembangkan program ini adalah skema bisnis terbaik dengan investor. Dia juga tidak sepakat dengan persepsi PLTN tidak aman bagi masyarakat.

"Jika mau dibangun di darat maka bisa dicari pulau teraman dari bahaya gempa dan bahaya tsunami. Begitu pula jika mau offshore, bisa mencari yang teraman juga. Kalau masalah teknis saya yakin bisa dicari yang terbaik," pungkasnya. [ald]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya