Presiden Komisaris Grup Lippo, Eddy Sindoro terancam dijemput paksa oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang bersangkutan sudah tiga kali mangkir dan dianggap menghalangi proses penanganan kasus oleh KPK.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M. Syarif menilai petinggi Grup Lippo itu tidak kooperatif dalam membantu KPK untuk memecahkan kasus dugan suap penanganan Peninjauan Kembali (PK) grup Lippo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Jika tidak kooperatif, akan dipanggil paksa," tegas Syarif saat dihubungi wartawan, Senin (1/8).
"Jika tidak kooperatif, akan dipanggil paksa," tegas Syarif saat dihubungi wartawan, Senin (1/8).
Eddy merupakan salah satu saksi yang masuk dalam daftar pencegahan KPK keluar negeri per tanggal 28 April 2016 lalu. Penyidik telah tiga kali memanggil Eddy, sebelumnya Chairman Paramount Enterprise itu sudah dua kali manggkir dari panggilan penyidik KPK.
Sementara itu, Suhendra Atmadja juga pernah dipanggil penyidik KPK terkait kasus yang sama. Pemanggilannya dilakukan lantaran KPK menduga mantan Presiden Komisaris di Lippo Securities itu mengetahui perkara suap penanganan PK di PN Jakpus.
Diketahui, dalam surat dakwaan Doddy Aryanto Supeno, menjelaskan peran Eddy yang memerintahkan pegawainya yakni Wresti Kristian Hesti untuk melakukan pendekatan dengan pihak pihak lain yang terkait sejumlah perkara yang melibatkan Grup Lippo di PN Jakpus.
Seperti Perkara Niagara antara PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dan PT Kwang Yang Motor Com Ltd (PT KYMCO) dan perkara niaga antara PT Across Asia Limited (PT AAL) dengan PT First Media.
Menindaklanjuti perintah itu, Wresti kemudian menemui Edy Nasution dan meminta penundaan. Edy menyetujui penundaan dengan imbalan sebesar Rp
100 juta. Sedangkan Doddy Aryanto Supeno yang diketahui anak buah Eddy diberi tugas menyerahkan dokumen dan uang kepada pihak terkait termasuk panitera PN Jakpus, Edy Nasution.
Uang tersebut kemudian diperoleh dari Hery Soegiarto selaku Direktur PT MTP yang diberikan pada Edy melalui Doddy di basement Hotel Acacia, Jakarta Pusat, pada Desember 2015.
Doddy didakwa melakukan penyuapan secara bersama-sama dengan pegawai PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho, dan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro.
Dugaan suap penanganan perkara PK pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkuak saat KPK menciduk Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan pihak swasta bernama Doddy Aryanto Supeno dalam oprasi tangkap tangan di sebuah Hotel di jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/4) lalu.
Dari operasi tersebut, Tim Satgas KPK menyita uang sebesar Rp 50 juta dalam pecahan Rp 100 ribu yang disimpan dalam sebuah paperbag bermotif batik. Uang ini diduga diserahkan Doddy kepada Edy terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakpus.
Dari pengembangan penyelidikan, kasus dugaan suap penanganan perkara ini menjalar ke Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Melalui Wresti jugalah Nurhadi diberi memo untuk menyelesaikan sejumlah perkara Grup Lippo. Memo tersebut dibuat Wresti untuk ditujukan kepada Eddy Sindoro dan "promotor". Promotor tersebut adalah Nurhadi.
[sam]
