Anggota Komisi I DPR RI, Dimyati Natakusumah mengaku pihaknya sudah bertemu langsung dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan semua Kepala Staf di tiga kesatuan, Kasad, Kasal, Kasau untuk menanyakan apa langkah mereka dalam peredaran narkoba dilingkungan TNI.
Dalam rapat tersebut, Panglima Gatot berjanji akan bertindak tegas pada anak buahnya yang terbukti mengedarkan narkoba.
"Saya sudah rapat dengan panglima dan semua kepala satuan. Saya sampaikan pada rapat itu dan panglima akan berantas itu," ungkapnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/8).
"Panglima gak pandang bululah. Hukumannya lebih berat di TNI. Dipecat, dipenjara, disidang. Dan lebih berat hukumannya daripada sipil biasa," lanjutnya.
Diketahui dalam pengakuan terpidana mati kasus narkoba, alm. Freddy Budiman yang diungkapkan oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar dalam tulisannya mengungkapkan adanya seorang oknum jenderal berbintang dua yang menemani Freddy selama perjalanan mengantarkan narkoba dari Medan sampai Jakarta, sehingga pengantaran barang haram itu aman tanpa ada gangguan apapun. Ditanya soal itu, Dimyati mengaku dirinya sangat yakin ada oknum jenderal yang membekingi.
Bukan hanya petinggi TNI, BNN dan polisi yang terlibat, politisi PPP ini juga yakin ada oknum birokrat, dan pengusaha yang juga ikut melindungi peredaran barang haram itu.
"Saya yakin ada oknum jenderal, birokrasi, pejabat besar. Mungkin di dalam sini juga pasti pengusaha hitam. Itu pengguna pengedar," ujarnya.
Dimyati kemudian berharap Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso (Buwas) untuk menindak tegas semua oknum pengusaha hitam yang terlibat.
"Lambat laun akan ketahuan juga. mudah-mudahan Buwas bisa nindak itu juga. Buwas kan buas banget gitu kan. Kita harap Buwas ini bener bener buas ya. Saya sih Buwas harus fokus berantas ini," imbuhnya.
Bukan hanya kepada Buwas, dia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan dalam memyelesaikan masalah tersebut. Sebab peredaran narkoba ditengarai melibatkan oknum TNI dan Polri.
"Tapi itu tadi kalo ada oknum TNI, Polisi ngeri-ngeri sedap. Jokowi ini yang harus keras tegas terjun langsung untuk merapatkan bagaimana barang dari luar masuk kedalam betul-betul dijaga ketat," desaknya.
"Menurut saya Jokowi harus turun langsung. Ini berdasarkan pembukaan UUD. Negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk mensejahterakan kesejahteraan umum."
[sam]
