Berita

Arcandra Tahar/Net

Politik

Menteri Arcandra, Jangan Jadikan Kedaulatan Energi Sebatas Jargon

SENIN, 01 AGUSTUS 2016 | 15:05 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo telah menitipkan pesan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, Arcandra Tahar, dapat segera mewujudkan kedaulatan energi dalam kurun waktu yang tidak lama.

Menanggapi itu, Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar berharap kedaulatan energi harus punya peta jalan alias road map yang jelas.

Hal itu dapat dilakukan dengan cara membangun energi berbasis kemampuan dalam negeri yang mampu memberi manfaat optimal dan berkelanjutan (sustainability). Oleh karena itu, Menteri Arcandra perlu usaha dan kerja keras dalam mewujudkan hal tersebut.


"Kedaulatan energi menjadi komitmen yang kerap didengar sebagai janji setiap pemerintahan dan hampir semua menteri ESDM. Namun ironisnya berulang kali komitmen tersebut lebih nampak hanya sebagai jargon dan komitmen politik semata," ujar Rofi di sela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke Nusa Tenggara Timur, Senin (1/8).

Rofi menambahkan hampir lebih dari satu dasawarsa, Indonesia menjadi net importir di sektor migas, dan dalam kurun waktu tersebut pula komoditas minerba nasional diekspor tanpa peningkatan mutu nilai (non smelter) yang signifikan.

Di sisi lain, peningkatan elektrifikasi secara nasional masih tersendat dan berjalan lambat. Hal itu dikarenakan mixed energy masih didominasi sumber daya fosil, serta pembangunan pembangkir listrik yang masih terjebak pada program-program populis.

"Setiap tahun kebutuhan migas kita meningkat, namun produksinya secara nasional terus menurun dan importasi semakin besar. Selama tidak ada terobosan yang kreatif, penemuan sumur-sumur baru dan insentif teknologi maka kedaulatan energi nasional masih jauh dari apa yang diharapkan," tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Anggota Panja Migas ini juga menilai, secara umum road map pengembangan energi terbarukan (EBT) masih jauh dari harapan. Padahal, sudah cukup banyak regulasi yang dikeluarkan untuk mendorong percepatan implementasi dari hal tersebut.

"Oleh karena itu, ada baiknya program pengarusutamaan EBT menjadi prioritas utama dan tulang punggung terbaik mewujudkan kedaulatan energi," tukas Rofi. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya