Gerindra: Usut Kesaksian Damayanti Soal OTT KPK Bocor

Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki bocornya informasi operasi tangkap tangan (OTT)  terhadap anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti.

Hal ini ditegaskan Wasekjen Gerindra Andre Rosiade menanggapi kesaksian Damayanti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (28/7) pekan lalu. Damayanti ketika itu dihadirkan sebagai saksi  untuk terdakwa Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Maluku.

Damayanti bersaksi bahwa dirinya sudah diberitahu Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto akan ditangkap KPK. Info itu diperolehnya dari Hasto saat berada  ruang VIP JIExpo Kemayoran di sela-sela Rapimnas PDIP, awal Januari 2016.

Andre mengatakan, kesaksian Damayanti tersebut secara langsung menunjukkan bahwa ada yang tidak benar dalam proses penegakan hukum di KPK. Sebab informasi yang bersifat rahasia menyangkut pemberantasan korupsi bisa bocor ke pihak-pihak tertentu.

Ini juga dinilainya menunjukkan bahwa KPK ternyata tidak independen dan bisa diintervensi oleh partai penguasa.

"Bagaimana mungkin rencana OTT diketahui oleh orang lain? Ini harus diusut tuntas, apalagi publik sejak awal curiga ada yang tidak beres dalam penanganan kasus Sumber Waras dan reklamasi," jelas Andre.

Ia mengingatkan jika informasi bocor ini tidak diusut tuntas maka marwah KPK sebagai pemberantas korupsi akan benar-benar terdegradasi menjadi 'Komisi Perlindungan Korupsi.'

"Kalau tidak clear soal bocornya OTT Damayanti, berarti benar bahwa KPK bisa diintervensi partai pemerintah, benar bahwa KPK sekarang bisa disetir pemerintah untuk melindungi pihak-pihak tertentu," demikian Andre.[wid]