Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris Grup Lippo, Eddy Sindoro terkait kasus dugaan suap penanganan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Selain Eddy, penyidik juga memanggil Presdir Presdir PT Paramount Enterprise International, Ervan Adi Nugroho serta mantan petinggi Grup Lippo, Suhendra Atmadja. Ketiganya bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Edy Nasution, Panitera PN Jakpus.
"Mereka diperiksa sebagai saksi tersangka EN (Edy Nasution)," ujar Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andiati di Kantornya, jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (1/8).
Eddy merupakan salah satu saksi yang masuk dalam daftar pencegahan KPK keluar negeri per tanggal 28 April 2016 lalu. Penyidik telah beberapa kali memanggil Eddy, sebelumnya Chairman Paramount Enterprise itu dalam dua kali manggkir dari panggilan penyidik KPK.
Diketahui, dalam surat dakwaan Doddy Aryanto Supeno, menjelaskan peran Eddy yang memerintahkan pegawainya yakni Wresti Kristian Hesti untuk melakukan pendekatan dengan pihak pihak lain yang terkait sejumlah perkara yang melibatkan Grup Lippo di PN Jakpus.
Seperti perkara Niagara antara PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dan PT Kwang Yang Motor Com Ltd (PT KYMCO) juga perkara niaga antara PT Across Asia Limited (PT AAL) dengan PT First Media.
Menindaklanjuti perintah itu, Wresti kemudian menemui Edy Nasution dan meminta penundaan. Edy menyetujui penundaan dengan imbalan sebesar Rp 100 juta.
Sedangkan Doddy Aryanto Supeno yang diketahui anak buah Eddy diberi tugas menyerahkan dokumen dan uang kepada pihak terkait termasuk panitera PN Jakpus, Edy Nasution.
Uang tersebut kemudian diperoleh dari Hery Soegiarto selaku Direktur PT MTP yang diberikan pada Edy melalui Doddy di basement Hotel Acacia, Jakarta Pusat, pada Desember 2015.
Doddy didakwa melakukan penyuapan secara bersama-sama dengan pegawai PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho, dan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro.
Dugaan suap penanganan perkara PK pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkuak saat KPK menciduk Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan pihak swasta bernama Doddy Aryanto Supeno dalam oprasi tangkap tangan di sebuah Hotel di jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/4) lalu.
Dari operasi tersebut, Tim Satgas KPK menyita uang sebesar Rp 50 juta dalam pecahan Rp 100 ribu yang disimpan dalam sebuah paperbag bermotif batik. Uang ini diduga diserahkan Doddy kepada Edy terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakpus.
Dari pengembangan penyelidikan, kasus dugaan suap penanganan perkara ini menjalar ke Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.
Melalui Wresti jugalah Nurhadi diberi memo untuk menyelesaikan sejumlah perkara Grup Lippo. Memo tersebut dibuat Wresti untuk ditujukan kepada Eddy Sindoro dan "promotor". Promotor tersebut adalah Nurhadi
.[wid]
