Berita

GKR Hemas/net

Nusantara

GKR Hemas: Tindak Provokator Tanjungbalai!

MINGGU, 31 JULI 2016 | 16:31 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, GKR Hemas menyesalkan terjadinya kerusuhan berbau SARA di Tanjungbalai Provinsi Sumut dan mengharapkan penegak hukum dapat memberantas penyebabnya. Pantauan sementara menunjukkan keterlibatan organisasi massa yang mengakibatkan kerusuhan.

Dari berbagai keterangan, selama ini kerukunan umat beragama di wilayah tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik. Masyarakat hidup dengan harmonis dan saling menghargai.

"Sekarang tiba-tiba terjadi kerusuhan hanya karena persoalan sepele, yaitu pengeras suara yang kelewat besar," kata Hemas, Minggu (31/7).


Sesuai fakta di lapangan berdasarkan laporan pihak Kepolisian, ada keterlibatan ormas dan orang-orang dari luar wilayah tersebut. Ini yang membuat kerusuhan justru mulai terjadi di luar lingkaran asal.

"Cepat meluas karena yang melibatkan diri orang-orang yang memang di luar lokasi. Ini yang harus diusut tuntas," kata Hemas.

Hemas melanjutkan, dengan mengusut tuntas provokator dan pihak-pihak yang menyebarluaskan kebencian, serta menghukum dengan tegas, kejadian yang sama dapat diminimalisir.

"Hukum harus ditegakkan, jangan beri ruang untuk membangkang," kata istri Sri Sultan Hamengkubuwana X ini

Hemas menegaskan, kejadian seperti ini umumnya bukan persoalan SARA atau antarumat beragama bersangkutan, melainkan karena keterlibatan pihak-pihak lain.

"Hal ini terbukti dengan ketika rumah warga yang keberatan dengan volume pengeras suara itu hendak dibakar massa, justru dicegah oleh warga setempat yang berbeda agama," tutur Hemas.

Selanjutnya, Hemas berharap Pemda setempat dapat membantu membangun kembali kerukunan antarumat beragama di wilayah itu, sekaligus melarang kegiatan kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi mengadu domba dan membuat kegaduhan.

"Sudah saatnya Pemerintah Pusat bertindak lebih tegas lagi mencegah berkembangnya kelompok-kelompok antikeberagamam. Karena kelompok semacam ini pada dasarnya anti-Pancasila, yang berarti bertentangan dengan amanat konstitusi," jelas Hemas. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya