Pemerintah Memble Cegah Isu Sara

Kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara merupakan ekspresi intoleransi dan kekerasan yang tidak semestinya terjadi di Indonesia.

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, pemicu kerusuhan sederhana yakni protes warga atas pengeras suara dari sebuah tempat ibadah tetapi soal sepele yang terjadi di tengah masyarakat yang kurang toleran maka berbalas aksi kekerasan. Apalagi diduga kuat terdapat sejumlah aktor yang memprovokasi.

Selain mengutuk peristiwa tersebut, Setara Institute juga meminta Polri untuk mengambil tindakan tepat dengan ‎ mempertemukan tokoh-tokoh agama dan memulihkan situasi menjadi lebih kondusif.

"Apalagi FKUB Sumut dalam catatan Setara Institute berkinerja baik dalam memajukan toleransi. Tetapi langkah tersebut belum cukup," kata Ismail di Jakarta, Minggu (31/7).

Menurut dia, Polri harus dapat mengungkap aktor penggerak kerusuhan tersebut. Sementara masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi intoleran dan kekerasan lanjutan.

"Peristiwa tersebut memberikan pembelajaran bagi semua pihak, bahwa kondisi intoleransi di tengah masyarakat semakin meningkat," ujar Ismail.

Berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terus terjadi mengkonfirmasi status toleransi masyarakat yang semakin menipis.

Dalam kondisi seperti itu, jelas Ismail, pemerintah harus mengambil langkah mendasar dalam merespons seluruh peristiwa pelanggaran yang terus terjadi. Tidak hanya reaktif dalam peristiwa aktual seperti pemadam kebakaran.

"Sebab pemerintah hanya riuh saat peristiwa terjadi. Kementerian Agama dan Kemendagri memegang peranan kunci mengelola hubungan antar agama, meningkatkan toleransi, dan menghapus praktik diskriminasi atas dasar keyakinan," katanya lagi.

Di sisi lain,hampir dua tahun menjabat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin belum menunjukkan langkah dan kebijakan yang mendasar, berbasis fakta, komprehensif dan berdasar pada konstitusi. [wah]