Berita

chappy hakim/net

Pertahanan

Chappy Hakim: Bandara Sipil-Militer Bikin Porak Poranda Pertahanan Nasional

SABTU, 30 JULI 2016 | 13:32 WIB | LAPORAN:

Kondisi global saat ini sudah berubah. Slogan siapa yang menguasai laut maka akan menguasai dunia tak relevan lagi karena superioritas udara beralih kepada kedaulatan rakyat dan kekuatan pertahanan keamanan negara.

Hal itu disampaikan mantan kepala staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal (Purn) Chappy Hakim saat peluncuran buku terbarunya berjudul "Sengketa Di Lanud Halim Perdanakusuma"  di Halim, Jakarta, kemarin.

Tapi sayangnya, kritik Chappy, pengelolaan udara di negeri ini masih jauh dari kata siap dan kuat. Orientasi pengelolaan udara cenderung tidak fokus, bahkan minim pengembangan sumber daya manusia dan teknis di dalamnya.


"Akibatnya banyak orang asing yang mengisi pengelolaan transportasi udara dan sistem udara kita," terangnya.

Ia mencontohkan, pengelolaan bandar udara internasional Soekarno Hatta di Cengkareng. Faktanya bandar udara terbesar di Indonesia itu tidak mampu mengantisipasi lonjakan penumpang dan solusi yang diambil dengan melimpahkan ke Bandar Udara Halim PK.

"Akibatnya bukannya menemukan solusi, tapi delay makin menggila dan itu sudah jadi pemandangan biasa. Waktu landing dan take off bisa memakan waktu satu jam lebih. Ini harus segera dibenahi," tegas Chappy.

Tak hanya Halim, lanjut dia, fungsi ganda bandara militer untuk penerbangan sipil juga sudah bertambah di wilayah selatan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ini dinilainya bisa fatal jika tidak dikelola dengan sistem jangka panjang yang baik.

"Sistem pertahanan nasional akan porak poranda. Susunan tempur di bandara militer yang sudah dibangun bertahun-tahun akan sia-sia dan tak berarti. Makanya, jika orientasi pembangunan udara hanya pada pembangun trayek angkutan bisa merusak sektor lain," urainya.

Sekali lagi Chappy menekankan perlunya segera dibenahi manajemen bandara di dalam negeri. Negara tidak bisa main rombak alur penerbangan yang sudah dibangun puluhan tahun. Sudah waktunya, pengelolaan udara mengacu pada norma standar lintas kementerian dan berbagai sektor dan harus dilakukan secara terpadu.

"Kita harus belajar dari peristiwa 9/11 Amerika Serikat. Sejak peristiwa itu AS memperketat alur penerbangan udara sipil-militer. Selain menangkal anasir kejahatan, intelijen juga bisa menangkal kejahatan teroris," jelasnya.

Chappy menambahkan, saat ini dunia sedang fokus penguatan udara sebagai kekuatan nasional.

"Bung Karno pernah bilang bahwa kuasai udara untuk melaksanakan kehendak nasional karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam negara modern. Ini yang banyak dilupakan," kutip Chappy.[wid]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya