Berita

haris azhar/net

Hukum

Komnas HAM: Jangan Kriminalisasi Haris Azhar!

SABTU, 30 JULI 2016 | 12:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kesaksian tereksekusi mati almarhum Freddy Budiman pada 2014 lalu, yang baru kemarin diumbar Koordinator Kontras, Haris Azhar, sebaiknya tidak ditanggapi berlebihan oleh lembaga negara dan aparat yang disebut di dalamnya.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution, menyarankan, informasi tersebut diklarifikasi dan digunakan untuk berbenah diri.

"Jangan kemudian mencari faktor di luar dirinya, apalagi dengan cara mengkriminalisasi warga negara yang mau mengambil tanggung jawab seperti Haris Azhar," kata Maneger dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (30/7).


Dia juga berharap negara mengapresiasi Haris Azhar, yang sebetulnya sudah membantu negara dalam pemenuhan hak-hak publik, khususnya hak atas informasi.

"Meskipun Haris Azhar belum tentu meminta, negara harus hadir menjamin keamanan warganya. Saya yakin LPSK tentu sudah memberi perhatian khusus. Komnas HAM sendiri, menyampaikan kepada publik dan kepada siapa pun bahwa kasus ini sangat serius. Dan, karena itu kami pastikan bahwa kasus ini dalam pantauan Komnas HAM," tegasnya.

Sedangkan oknum penegak hukum yang disebut-sebut dalam kesaksian itu, baik di Polri, BNN, TNI, bea cukai hingga sipir, harus diusut tuntas karena informasi tentang uang yang diberikan Freddy kepada aparat adalah termasuk dugaan suap.

"Sejatinya KPK juga secara serius menanggapi informasi ini. Karena kerugian bukan hanya materiil, ini berkaitan nyawa puluhan orang yang mati setiap harinya. Lebih dari itu, ini menyangkut masa depan bangsa," kata Maneger. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya