Sucipto Arifin melalui kuasa hukumnya Martinus Siki, mengaku dipersulit Dinas Pertamanan DKI dalam mengurus pelepasan lahan.
Bahkan, saat Martinus mendatangi Balaikota Pemprov Jakarta untuk melaporkan kendala yang dihadapinya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), juga tak membuahkan hasil positif.
"Ini kami dipersulit. Sudah tidak jelas. Kami mau lapor Ahok saja," kata Martinus, Sabtu (30/7).
Menurut Martinus, pengurusan pelepasan lahan tersebut tertahan di tangan Kepala Bidang Taman, Dinas Pertamananan dan Pemakaman DKI Jakarta, Nuraida Lievayanti. Padahal, menurut Martinus, pihaknya sudah melengkapi semua dokumen dan persyaratan.
"Kami berproses sudah hampir satu tahun lebih. Saya juga pernah protes dan mengadu ke Ahok, setelah itu pengurusan beberapa tahapan lancar. Ini datang pejabat baru di Dinas Taman, urusannya harusnya kan lebih lancar, tapi malah tidak ada bedanya," sesal Martinus.
Menurut Martinus, lahan milik kliennya yang melekat dengan Taman Kembang Merak milik Pemprov DKI Jakarta, di Jakarta Timu, terkena kawasan Penyempurnaan Hijau Taman (PHT).
Sehingga pemilik tidak dapat menggunakan lahan yang terletak di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tersebut.
Satu-satunya jalan adalah mengurus pelepasannya ke Pemprov DKI Jakarta. Hal itu disetujui oleh pejabat Dinas Taman sebelumnya. Dengan syarat, agar Sucipto membeli lahan seluas 3.992 meter persegi itu, dengan harga appraisal.
"Setelah tahu lahan kami terkena PHT, kami berniat baik untuk menyerahkannya ke pemprov DKI. Tapi, pengurusannya terkesan dimainkan. Kami kecewa di situ. Kami khawatir karena kami tidak main uang, jadi dikerjain begini," keluh Martinus.
Hingga berita diturunkan, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Djafar Muchlisin, belum dapat dimintai konfirmasinya.
[wid]
