Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menyatakan optimismenya dalam realisasi investasi tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan Rp 594,8 Triliun.
Hal itu disampaikan Thomas saat mengumumkan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode Triwulan II (April-Juni) untuk tahap konstruksi serta Semester I (Januari-Juni) yang sudah beroperasi komersial tahun 2016 sebesar Rp 151,6 Triliun.
Optimisme Thomas dilandasi angka realisasi investasi Triwulan II 2016 yang meningkat sebesar 12,3 persen dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp 135,1 Triliun. Angka itu sekaligus kembali memecahkan rekor tertinggi realisasi investasi di Indonesia, terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 52,2 Triliun atau naik 21,7 persen dari Rp 42,9 Triliun pada periode yang sama tahun 2015, dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 99,4 Triliun, naik 7,9 persen dari Rp 92,2 Triliun pada periode yang sama tahun 2015. Realisasi PMA berdasarkan asal negara lima besar yakni Singapura (USD 2,0 miliar), Jepang (USD 1,3 miliar), Hongkong (USD 0,6 miliar), RRC (USD 0,5 miliar) dan Malaysia (USD 0,4 miliar).
"Untuk mendongkrak realisasi investasi, BKPM senantiasa melakukan berbagai upaya percepatan pelayanan investasi serta mendukung kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah, salah satunya adalah kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty,†kata Thomas didampingi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal MM Azhar Lubis di Jakarta, Jumat (29/7).
Menurutnya, saat ini, BKPM masih terus mematangkan pemberian kemudahan layanan investasi bagi peserta tax amnesty. Dalam skema investasi yang disiapkan, peserta yang ingin menyalurkan dananya melalui penanaman modal akan didampingi tim khusus Account Office BKPM yang akan mendapatkan pelayanan seperti izin tiga jam, pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, percepatan jalur hijau serta dimungkinkan mendapatkan fasilitas tax allowance atau tax holiday.
"Tapi, pelayanan bagi peserta tax amnesty tersebut hanya terbatas pada investasi infrastruktur, sektor riil prioritas dan investasi lainnya,†jelas Thomas.
Kepala BKPM juga mengungkapkan, sebaran investasi di luar Jawa semakin meningkat menjadi Rp 69,6 Triliun atau setara dengan 45,9 persen dari total investasi dibanding Triwulan II 2015 sebesar 44,7 persen. Realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 82,0 triliun (54,1 persen).
Realisasi berdasarkan lokasi proyek lima besar adalah Jawa Barat (USD 1,2 miliar), DKI Jakarta (USD 1,0 miliar), Banten (USD 0,7 miliar), Jawa Timur (USD 0,7 miliar) dan Riau (USD 0,4 miliar).
Sementara itu, realisasi PMA berdasarkan sektor usaha 5 besar adalah, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik (USD 0,9 miliar), Pertambangan (USD 0,7 miliar), Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi (USD 0,6 miliar), Perumahan Kawasan Industri dan Perkantoran (USD 0,6 miliar) dan Industri Makanan (USD 0,5 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar USD 3,9 miliar atau 54,2 persen dari total PMA.
Adapun realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek lima besar yakni Jawa Timur (Rp 11,8 triliun), Jawa Barat (Rp 8,8 triliun), Kalimantan Selatan (Rp 5,5 triliun), DKI Jakarta (Rp 5,2 triliun) dan Riau (Rp 2,7 triliun). Sedangkan realisasi PMDN berdasarkan sektor usaha 5 besar adalah Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 8,4 triliun), Industri Mineral Non Logam (Rp 8,1 triliun), Industri Makanan (Rp 7,7 triliun), Konstruksi (Rp 6,3 triliun), Tanaman Pangan dan Perkebunan (Rp 3,5 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung, terlihat industri memberikan kontribusi sebesar Rp 25,2 triliun atau 48,3 persen dari total PMDN.
[wah]
