Berita

foto: istimewa

Pertahanan

PENYANDERAAN 10 WNI

Pemerintah Jangan Diam, Filipina Menghina Bangsa Indonesia

JUMAT, 29 JULI 2016 | 19:36 WIB | LAPORAN:

Kedutaan Besar Filipina di Jalan Menteng Jakarta digeruduk sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Front Nasional Pembela (FNP) Kedaulatan Bangsa, Jumat (29/7).

Mereka mendesak pemerintahan untuk pro-aktif melakukan pembebasan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

"Pemerintahan Filipina jangan diam saja. Jika Filipina diam, maka sama saja mendukung atau merestui penculikan WNI di Filipina," tegas Koordinator aksi Chairullah Talaohu, dalam orasinya.


Para demonstran juga menggelar spanduk spanduk bertuliskan 'We urge the Government of the Philippines to Free the Indonesian Hostages, Pemerintah Philipina, Jangan Diam! Bantu Bebaskan Sandera Indonesia, Diam berarti mendukung penyanderaan, dan Silence means support kidnapping, Free the Indonesians.

Dalam aksi tersebut, massa juga sempat memblokir jalan Imam Bonjol dan membuat arus lalu lintas tersendat.

Chairullah kecewa karena kejadian kasus penyaderaan yang sudah berlangsung 4 kali itu terjadi dalam waktu singkat. Apalagi, masih ada 10 WNI yang disandera dan terancam keselamatannya apabila permintaan 250 juta peso (sekitar Rp 70 Miliar) tak dikabulkan.

"Kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus karena kejadian sudah berkali-kali. Ini namanya penghinaan terhadap bangsa," terangnya.

Chairullah mendorong pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI bersikap tegas untuk melakukan operasi pembebasan apapun bentuknya. Pihaknya menilai tidak perlu lagi memakai cara-cara diplomasi yang tidak bermartabat.

"Saya rasa operasi pembebasan menyelamatkan manusia tidak dilarang di Filipina. Tidak bedanya dengan operasi-operasi penyelamatan yang melibatkan militer asing dalam hal bencana alam. Catat, ini adalah persoalan harkat dan martabat bangsa alias harga diri bangsa harus di junjung tinggi!" bebernya.

Chairullah menjelaskan, upaya pembebasan terhadap sandera WNI ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Penyelamatan nyawa sandera harus diutamakan diatas kepentingan politik.

"Kami berharap pemerintah Filipina jangan diam melihat persoalan ini. Ingat bahwa kita punya hubungan diplomatis jangan sampai karena hal ini hubungan ini terputus," terang dia.

"Pemerintah Filipina tidak kooperatif, maka kami mendesak TNI untuk melakukan pembebasan sandera dengan menyerbu markas penyandera di Filipina, dengan atau tanpa ijin pemerintah Filipina." [sam]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, Purbaya Belum Tambah Subsidi Energi

Sabtu, 12 September 2026 | 02:25

One Asia Golf Cup 2026 Diikuti 144 Pengusaha dari 11 Negara

Sabtu, 12 September 2026 | 02:14

Relawan Prabowo-Gibran Tak cuma Hadir saat Pemilu

Sabtu, 12 September 2026 | 01:30

Ferry Boboho Balikin Duit Rp5 Miliar, Diduga terkait Pemerasan Febrie

Sabtu, 12 September 2026 | 01:10

Maruli Janji Dongkrak Peringkat Atlet Judo Indonesia

Sabtu, 12 September 2026 | 01:01

ERP Solusi Pengendalian Kemacetan Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 00:34

Simak Rekayasa Lalin Persija-Persib di GBK

Sabtu, 12 September 2026 | 00:18

Jarnas Konsisten Kawal Program Pro Rakyat Prabowo-Gibran

Sabtu, 12 September 2026 | 00:00

Haji Dimulai dari Kalkulator

Jumat, 11 September 2026 | 23:35

Baznas Kembali Raih Indonesia Most Reputable Companies Award 2026

Jumat, 11 September 2026 | 23:20

Selengkapnya